BKK Rp 35,34 M Ditarik, Proyek Fisik Berlanjut

Kadis PUPR (Pekerjaan Umum Penataran Ruang) Karangasem Wedasmara mengaku akan terus melobi agar proyek fisik bisa dibayar tahun 2023. "Memang dana BKK Rp 35,34 miliar ditarik Provinsi Bali, tetapi pekerjaan tetap jalan terus. Saya masih terus melakukan lobi, agar proyek BKK bisa terbayar di tahun 2023," jelas Wedasmara di Amlapura, Selasa (17/10).

Kata dia, awalnya Pemprov Bali mengalokasikan dana BKK Dari Rp 53,77 miliar dengan realisasi Rp 9,49 miliar dan proses SPM (surat perintah membayar) Rp 8,94 miliar. Sisanya, Rp 35,34 miliar.

Rekanan yang mengerjakan 31 paket pekerjaan itu, kebanyakan pinjam dana dengan pengembalian disertai bunga. "Idealnya sih, pekerjaan dihentikan sementara. Tapi ada klausul, pekerjaan jalan terus walau dan BKK ditarik," tambahnya.

Dari 31 paket pekerjaan itu, termasuk 21 paket di bagian Bina Marga Dinas PUPR. Beberapa paket pekerjaan yang berbiaya dari BKK, pembangunan gedung mall pelayanan publik di jalan Veteran Amlapura senilai Rp 11,198 miliar, pembangunan wantilan budaya di Jalan Veteran Amlapura senilai Rp 2,799 miliar, krematorium di Banjar Pidpid Kelod, Desa Adat Pidpid, Kecamatan Abang Rp 7,679 miliar, dan lain-lain.

Wedasmara mengatakan, pembangunan jembatan di Banjar Kebung, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, juga berbiaya dari BKK. Jembatan itu jebol 22 Oktober 2022, menghubungkan Desa Telaga Tawang menuju Desa Talibeng. Proyek yang dananya bersumber dari BKK, kata Wedasmara telah terbayar 30 persen, untuk tahap termin II dan termin III yang tidak bisa terbayarkan.

Pemprov Bali menarik dana BKK berdasarkan surat, dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/7356/PADFE/BPKAD per 20 September 2023, perihal bantuan keuangan Provinsi Bali kepada Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2023.

Alokasi bantuan keuangan yang dianggarkan kepada Kabupaten Karangasem Rp 84,028 miliar, terdiri dari sharing PBI Rp 19,67 miliar. Sharing JKN KBS plus Rp 19,67 miliar, bantuan keuangan untuk subak dan subak abian Rp 230 juta. Bantuan dalam rangka pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Rp 500 juta, bantuan untuk Tim Penggerak PKK Rp 950 juta. Bantuan untuk pengendalian penduduk pendatang Rp 500 juta, bantuan keuangan untuk penyelenggaraan free wifi Rp 2,12 miliar bantuan infrastruktur Rp 60 miliar.

Di bagian lain, anggota DPRD Bali yang juga Bendesa Adat Pidpid, Kecamatan Abang, I Wayan Kari Subali membenarkan tengah ada pembangunan krematorium di Banjar Pidpid Kelod, Desa Adat Pidpid, berbiaya Rp 7,679 miliar. Walaupun Pemprov Bali menarik dana BKK, pembangunan jalan terus yang memerlukan lahan sekitar 1 hektare. "Pembangunan tetap berjalan, walau Provinsi Bali menarik dana BKK, bangunan krematorium itu merupakan harapan masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Plt Kadis Kominfo Karangasem I Gusti Ngurah Swisnawa mengatakan, dana free wifi Rp 2,12 miliar dari Provinsi Bali, tidak ikut ditarik.7k16