Bareskrim Pantau Langsung Pembongkaran Tower di Badung

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengakui tim Bareskrim Polri datang untuk memastikan Pemkab Badung benar-benar membongkar tower. "Nggih, peninjauan lapangan, dalam rangka rangkaian proses penyelidikan. Tindak lanjut penertiban tower/BTS, melihat yang sudah dibongkar, sedang dibongkar dan akan dibongkar," tulis Suryanegara mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/7) dilansir detikBali.

Surya mengaku tidak ada pesan khusus disampaikan polisi kepada timnya di lapangan. Dia membenarkan kedatangan Bareskrim berkaitan dengan laporan salah satu perusahaan telekomunikasi terkait kontrak pembangunan BTS tanpa izin. "Ya ini dalam rangka komitmen Pemkab Badung, penyidik kroscek kebenaran laporan pembongkaran. Apa benar kami lakukan atau hanya laporan-laporan saja," ungkap Surya.

Kasus ini diusut atas laporan sebuah perusahaan telekomunikasi yang melaporkan Pemkab Badung ke Bareskrim karena merasa dirugikan atas pendirian tower ilegal. Polisi bahkan menggeledah tiga kantor dinas terkait di Pemkab Badung untuk mencari sejumlah dokumen BTS dan program smart city.

Pemkab Badung saat ini masih terikat perjanjian kerja sama (PKS) terkait menara terpadu dengan Bali Towerindo Sentra. PKS itu diteken sejak 2007 dan menyebutkan Badung dilarang menerbitkan izin pembangunan menara pemancar sinyal baru.

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) Badung terus mengecek jumlah BTS bodong di Badung. Eksekutor Satpol PP sudah tuntas membongkar 38 menara di tahap I dan 31 menara di tahap II. "Tahap III sedang berlangsung. Baru tujuh menara yang sudah kami bongkar, tapi belum semua tuntas karena ada 40 tower yang terdata. Artinya masih sedang berlangsung. Kami target akhir Agustus selesai," bebernya. 7