Amankan Titik Rawan Pemilu 2024
Kapolri Libatkan Pemda Hingga Tokoh
‘TNI Polri tidak berdiri sendiri, bekerja sama dengan pemerintahan, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang ada, penyelenggara pemilu, tokoh-tokoh yang ada, kita bisa mengelola supaya betul-betul bisa aman’
JAKARTA,NusaBali
Polri telah selesai menggelar rapat pimpinan (rapim) tahun anggaran 2023 dengan TNI. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya siap mengawal situasi Indonesia dalam menghadapi krisis global hingga tahun politik.
"Tadi (kemarin,red) sudah disampaikan ada empat pondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini disamping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, dilansir detikcom, Rabu (8/2/2022).
"Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya, tentunya kita menghadapi itu semua, dan di sisi lain menghadapi tahun politik," tambah mantan Kabareskrim ini.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit menyebut Bawaslu sudah memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP). Hal ini tentu membantu Polri dalam memfokuskan daerah mana saja yang diamankan terlebih dahulu.
"Terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Pak Bawaslu dan di kepolisian namanya IKP di Bawaslu, namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian," kata alumni Akpol 1991 ini.
Sigit memastikan TNI-Polri akan bersama-sama menyiapkan personel untuk mengamankan pemilu. Dia juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. "Itu betul-betul dipersiapkan personel TNI-Polri untuk betul-betul bisa menjaga agar tidak berkembang menjadi potensi-potensi yang tentu tidak kita harapkan. Di situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, bekerja sama dengan pemerintahan, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang ada, penyelenggara pemilu, tokoh-tokoh yang ada, kita bisa mengelola supaya betul-betul bisa aman,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri menjaga situasi kondusif menjelang tahun politik. Jokowi juga mewanti-wanti TNI-Polri agar tak terlibat dalam politik praktis.
"Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, dilansir detikcom, Rabu (8/2). *
"Tadi (kemarin,red) sudah disampaikan ada empat pondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini disamping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, dilansir detikcom, Rabu (8/2/2022).
"Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya, tentunya kita menghadapi itu semua, dan di sisi lain menghadapi tahun politik," tambah mantan Kabareskrim ini.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit menyebut Bawaslu sudah memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP). Hal ini tentu membantu Polri dalam memfokuskan daerah mana saja yang diamankan terlebih dahulu.
"Terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Pak Bawaslu dan di kepolisian namanya IKP di Bawaslu, namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian," kata alumni Akpol 1991 ini.
Sigit memastikan TNI-Polri akan bersama-sama menyiapkan personel untuk mengamankan pemilu. Dia juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. "Itu betul-betul dipersiapkan personel TNI-Polri untuk betul-betul bisa menjaga agar tidak berkembang menjadi potensi-potensi yang tentu tidak kita harapkan. Di situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, bekerja sama dengan pemerintahan, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang ada, penyelenggara pemilu, tokoh-tokoh yang ada, kita bisa mengelola supaya betul-betul bisa aman,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri menjaga situasi kondusif menjelang tahun politik. Jokowi juga mewanti-wanti TNI-Polri agar tak terlibat dalam politik praktis.
"Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, dilansir detikcom, Rabu (8/2). *
Komentar