nusabali

BPKP Bali Ingatkan Pemberian BLT di Badung Tidak Menyalahi Aturan

  • www.nusabali.com-bpkp-bali-ingatkan-pemberian-blt-di-badung-tidak-menyalahi-aturan

MANGUPURA, NusaBali
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, mengapresiasi kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Meski begitu, tetap mengingatkan agar dalam pemberian BLT tidak menyalahi aturan  Demikian disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Mohammad Masykur, dalam rapat koordinasi terkait pemberian BLT, di ruang pertemuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/8). “Kami berharap pemberian BLT ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyalahi aturan,” katanya.

“Tertib administrasi harus dan tertib hukumnya juga harus jelas, agar pemberian BLT dapat berjalan dengan baik dan masyarakat yang terdampak dapat segera merasakan manfaatnya,” imbuh Masykur.

Hal senada juga disampaikan Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Provinsi Bali Andrian Puspawijaya. Dikatakan, pemberian bantuan, baik BLT, BST atau apapun wujudnya merupakan sesuatu tindakan yang sangat mulia. Namun pemberian bantuan tersebut harus tetap mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Besar atau sekecil apapun bantuan tersebut harus jelas dan pasti serta sesuai prosedur,” kata Andrian.

Sementara, Sekretaris Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, mengatakanpemberian BLT ini merupakan kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, yang dirasa sangat bermanfaat di tengah pandemi Covid-19. Tujuannya untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat serta meningkatkan imun tubuh masyarakat Badung di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Kami bersama-sama hadir (di BPKP Provinsi Bali, Red) untuk bisa diberikan panduan dan acuan dalam pemberian BLT kepada masyarakat kami di Badung. Apa yang menjadi regulasi dan kepastian kebijakan nantinya dapat kami jadikan dasar pertanggungjawaban di kemudian hari,” ujar Adi Arnawa.

Sementara itu Plt Kepala BPKAD Badung Luh Putu Suryanithi, mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan dengan BPKP Provinsi Bali, guna meminta bimbingan sebagai acuan dalam penyaluran BLT. “Tujuan kami ini tiada lain agar dapat dikemas dengan baik dan benar, demi Badung yang bersih secara administrasi dalam laporan keuangan,” katanya. *ind

Komentar