7 Kementerian Akan Work From Bali
Komisi II DPRD Bali Minta Genjot Pembukaan Pariwisata, Juli NantiKomisi II DPRD Bali Minta Genjot Pembukaan Pariwisata, Juli Nanti
Program 7 kementerian work from Bali di bawah koordinasi Menko Marves Luhut Pandjaitan diyakini bisa bangkitkan perekonomian Bali.
DENPASAR, NusaBali
Sejumlah menteri Kabinet Presiden Jokowi rencananya akan work from Bali (bekerja dari Bali), untuk membangkitkan perekonomian Pulau Dewata, terutama sektor pariwisata. Program work from Bali ini akan dikoordinasikan langsung Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, mengatakan ada 7 kementerian yang akan work from Bali, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemen-parkeraf), Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kemenko Marves. Semuanya berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.
Menurut Putu Astawa, 7 menteri dari kementerian tersebut akan memboyong jajarannya masing-masing ke Bali. "Rencana work from Bali untuk 7 kementerian di bawah koodinaasi Menko Marves ini sudah hampir pasti,” jelas Putu Astawa saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Jumat (21/5).
Astawa menyebutkan, kalau 7 kementerian di bawah koordinasi Menko Marves ini hadir di Bali, personelnya bisa mencapai 1.000 orang. Astawa melihat hal ini sebagai sebuah peluang yang bisa mengungkit sektor pariwisata Bali, untuk bangkit di masa pandemi Covid-19.
“Dengan 1.000 orang hadir di Bali dan masing-masing menginap sekian hari, ya lumayan untuk membangkitkan sektor pariwisata. Hotel, restoran, dan transportasi akan jalan," tandas birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Sejauh ini, belum dipastikan kapan 7 menteri Kabinet Jokowi akan work from Bali. Ada kemungkinan akhir bulan Mei 2021 ini sudah terealisasi. Astawa amat berharap program work from Bali dari 7 kementerian ini benar-benar terwujud.
Versi Astawa, program work from Bali 7 kementerian ini merupakan usulan Pemprov Bali kepada pemerintah pusat. Pertimbangannya, selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 ini, Bali sebagai daerah pariwisata paling terpuruk. Perekonomian Bali pun mengalami kontraksi hingga minus 9,21 persen.
“Sektor pariwisata sudah setahun lebih terpuruk, dengan kondisi pekerja tidak bekerja dan berpenghasilan. Maka, program dari pusat ini sangat diharapkan bisa terwujud," katanya.
Terkait peluang pariwisata Bali akan dibuka untuk wisatawan mancanegara per Juli 2021 mendatang sesuai rencana awal, menurut Astawa, hal ini tergantung kondisi Covid-19. "Kalau kondisi sudah pulih berdasarkan pertimbangan kesehatan, tentu rencana membuka pariwisata Bali per Juli 2021 akan terwujud. Itu keputusan dan kewenangan pemerintah pusat," jelas Astawa.
Menurut Astawa, kalaupun pariwisata Bali bisa dibuka untuk turis asing pada Juli 2021 mendatang, belum tentu bisa langsung menghadirkan wisatawan mancanegara. Masalahnya, saat ini banyak negara yang masih lakukan lockdown karena meningkatnya kasus Covid-19. "Jadi, semuanya menunggu situasi,” papar mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata), Ida Gede Komang Kresna Budi, mendukung penuh wacana pemerintah pusat kerahkan 7 kementerian work from Bali. Menurut Kresna Budi, work from Bali para pembantu Presiden Jokowi di bawah koordinasi Menko Marves, Luhut Pandjaitan, ini akan sangat memberikan kontribusi kepada sektor pariwisata.
"Klau para menteri di Jakarta hadir bekerja dari Bali, akan mengangkat perekonomian masyarakat Bali, terutama dari sisi akomodasi pariwisata. Tetapi, kalau bisa pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan asing yang direncanakan pada Juli 2021 mendatang harus diprioritaskan," ujar Kresna Budi secara terpisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini menyebutkan, pariwisata Bali harus dibangkitkan dengan gerakan luar biasa. Ide para menteri berkantor di Bali, apalagi dengan mengggelar pertemuan-pertemuan yang sifatnya nasional di Pulau Dewata, tentunya akan sangat membantu bisnis akomodasi, restoran, hotel, dan sektor jasa lainnya.
"Kami sepakat dan mendukung ide ini. Kalau para pejabat pusat hadir di Bali, nantinya pasti mereka akan menginap di kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, yang sudah ditetapkan sebagai zona hijau. Bagaimana daerah lain? Ya, kalau bisa, ada pemerataan-lah, agar kegiatan pejabat ke kawasan lain juga," harap Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Kresna Budi pun berharap Pemprov Bali, terutama Dinas Pariwisata, menangkap wacana work from Bali para pejabat kementerian ini sebagai sebuah peluang untuk membangkitkan pariwisata Bali secara merata. "Saya rasa Dinas Pariwisata sudah paham dengan hal ini. Kalau terpusat menginap dan berkantor di Nusa Dua, ya jalan-jalan dan makannya di Sanur (Denpasar) atau kawasan Ubud (Gianyar). Kalau bisa, cari usaha rakyat kecil," katanya. *nat
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, mengatakan ada 7 kementerian yang akan work from Bali, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemen-parkeraf), Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kemenko Marves. Semuanya berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.
Menurut Putu Astawa, 7 menteri dari kementerian tersebut akan memboyong jajarannya masing-masing ke Bali. "Rencana work from Bali untuk 7 kementerian di bawah koodinaasi Menko Marves ini sudah hampir pasti,” jelas Putu Astawa saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Jumat (21/5).
Astawa menyebutkan, kalau 7 kementerian di bawah koordinasi Menko Marves ini hadir di Bali, personelnya bisa mencapai 1.000 orang. Astawa melihat hal ini sebagai sebuah peluang yang bisa mengungkit sektor pariwisata Bali, untuk bangkit di masa pandemi Covid-19.
“Dengan 1.000 orang hadir di Bali dan masing-masing menginap sekian hari, ya lumayan untuk membangkitkan sektor pariwisata. Hotel, restoran, dan transportasi akan jalan," tandas birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Sejauh ini, belum dipastikan kapan 7 menteri Kabinet Jokowi akan work from Bali. Ada kemungkinan akhir bulan Mei 2021 ini sudah terealisasi. Astawa amat berharap program work from Bali dari 7 kementerian ini benar-benar terwujud.
Versi Astawa, program work from Bali 7 kementerian ini merupakan usulan Pemprov Bali kepada pemerintah pusat. Pertimbangannya, selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 ini, Bali sebagai daerah pariwisata paling terpuruk. Perekonomian Bali pun mengalami kontraksi hingga minus 9,21 persen.
“Sektor pariwisata sudah setahun lebih terpuruk, dengan kondisi pekerja tidak bekerja dan berpenghasilan. Maka, program dari pusat ini sangat diharapkan bisa terwujud," katanya.
Terkait peluang pariwisata Bali akan dibuka untuk wisatawan mancanegara per Juli 2021 mendatang sesuai rencana awal, menurut Astawa, hal ini tergantung kondisi Covid-19. "Kalau kondisi sudah pulih berdasarkan pertimbangan kesehatan, tentu rencana membuka pariwisata Bali per Juli 2021 akan terwujud. Itu keputusan dan kewenangan pemerintah pusat," jelas Astawa.
Menurut Astawa, kalaupun pariwisata Bali bisa dibuka untuk turis asing pada Juli 2021 mendatang, belum tentu bisa langsung menghadirkan wisatawan mancanegara. Masalahnya, saat ini banyak negara yang masih lakukan lockdown karena meningkatnya kasus Covid-19. "Jadi, semuanya menunggu situasi,” papar mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata), Ida Gede Komang Kresna Budi, mendukung penuh wacana pemerintah pusat kerahkan 7 kementerian work from Bali. Menurut Kresna Budi, work from Bali para pembantu Presiden Jokowi di bawah koordinasi Menko Marves, Luhut Pandjaitan, ini akan sangat memberikan kontribusi kepada sektor pariwisata.
"Klau para menteri di Jakarta hadir bekerja dari Bali, akan mengangkat perekonomian masyarakat Bali, terutama dari sisi akomodasi pariwisata. Tetapi, kalau bisa pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan asing yang direncanakan pada Juli 2021 mendatang harus diprioritaskan," ujar Kresna Budi secara terpisah di Denpasar, Jumat kemarin.
Politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini menyebutkan, pariwisata Bali harus dibangkitkan dengan gerakan luar biasa. Ide para menteri berkantor di Bali, apalagi dengan mengggelar pertemuan-pertemuan yang sifatnya nasional di Pulau Dewata, tentunya akan sangat membantu bisnis akomodasi, restoran, hotel, dan sektor jasa lainnya.
"Kami sepakat dan mendukung ide ini. Kalau para pejabat pusat hadir di Bali, nantinya pasti mereka akan menginap di kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, yang sudah ditetapkan sebagai zona hijau. Bagaimana daerah lain? Ya, kalau bisa, ada pemerataan-lah, agar kegiatan pejabat ke kawasan lain juga," harap Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Kresna Budi pun berharap Pemprov Bali, terutama Dinas Pariwisata, menangkap wacana work from Bali para pejabat kementerian ini sebagai sebuah peluang untuk membangkitkan pariwisata Bali secara merata. "Saya rasa Dinas Pariwisata sudah paham dengan hal ini. Kalau terpusat menginap dan berkantor di Nusa Dua, ya jalan-jalan dan makannya di Sanur (Denpasar) atau kawasan Ubud (Gianyar). Kalau bisa, cari usaha rakyat kecil," katanya. *nat
Komentar