Ketua DPRD Bali Suarakan Pencairan Bansos Lewat Pantun

Sementara itu, dikonfirmasi seusai Sidang Paripurna Istemewa pelantikan Oka Antara dengan status PAW di Gedung Dewan, Jumat kemarin, Gubernur Pastika enggan menanggapi pantun yang bernada menyentil eksekutif karena dana bansos telat cair ini. “Ya, kita harus ikuti aturan dan mekanisme. Tidak grasa-grusu-lah. Kita nggak mau ada masalah, itu saja,” ujar Pastika.

Pastika mengatakan, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali selaku leading sector pencairan dana bansos, harus hati-hati juga. “Bolak-balik prosesnya, tak masalah, yang penting benar. Ini urusannya dengan hukum. Harus hati-hati itu. Karena kalau salah, yang mencairkan bisa kena dan anggota Dewan juga bisa kena mereka,” tegas mantan Kapolda Bali ini.

Pastika menegaskan, kalau terjadi pelanggaran hukum dan ada penyimpangan, maka yang paling pertama kena adalah Gubernur selaku pihak yang menandatangi Pergub, lalu Sekda yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), serta Kepala Biro yang mencairkan anggaran hibah. “Ya, sabarlah. Tunggu prosesnya, supaya tidak terjadi masalah,” tandas Pastika yang kemarin didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Ketut Teneng.