Kandidat Badung Adu Jurus Soal PHR

Sedangkan Cabup Made Sudiana menyodorkan pembangunan pariwisata yang ditentukan infrastruktur, terkait PHJR ini. “Badung PHR-nya besar dan sharing merupakan kebijakan provinsi. Akomodasi hotel dan restoran di Badung banyak. Perlu melakukan kontrol penggunaan PHR ini dengan peningkatan arah kewenangan provinsi dalam pengawasannya. Dana ini perlu diverifikasi sebelum dilaksanakan. Peran ini menentukan,” ujar Sudiana.

Sementara, panelis Gede Yusa melontarkan pertanyaan soal landasan pembangunan yang digunakan para kandidat kalau terpilih nanti untuk menyeimbangkan pembangunan di Badung. Gede Yusa tanya, landasannya apakah Pancasila atau Tri Hita Karana?

Atas pertanyaan ini, Sudiana memilih keduanya, yakni Pancasila dan Tri Hita Karana. Menurut dia, harus ada prinsip dasar pembangunan dengan landasan yang jelas. 

Pembangunan harus ada kearifan lokalnya. “Tri Hita Karana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan, yang harus harmonis,” ujar Cabup yang juga Pamangku Pura Dalem Dukuh Pipitan, Desa Pakraman Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung ini.

Sedangkan Cabup Giri Prasta secara tegas menyebutkan landasan yang dipakai untuk seinmbangkan pembangunan di Badung adalah Tri Hita Karana. “Sinergitas Badung Utara dan Badung Selatan. Lingkungan yang terjaga dengan alih fungsi lahan yang bisa dicegah, maka akan terjadi keseimbangan di Badung,” ujar politisi PDIP asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung ini.

“Landasan Tri Hita Karana ini membangun landasan yang kuat. Dalam visi misi kami, jelas ada konteks parahyangann, palemahan, dan pawongan,” sambung Cawabup Suiasa.

Pamer kesigapan antar kandidat dalam menjawab pertanyaan masih terjadi saat panelis Prof Rumawan Salain menanyakan persoalan dinamika hubungan manusia, alam, dan yang diyakini, terkait dengan kedatangan investor kuat berinvestasi di Badung. 

Moderator Wisnumurti menirukan pertanyaan Rumawan bahwa blue print tata ruang hanya menjadi pajangan, sementara banyak pelanggaran berlangsung. “Bagaimana pandangan dan upaya Bapak membangun berdasarkan tata ruang, seperti Jalan Tol, alih fungsi lahan, dan reklamasi?” tanya Wisnumurti.

Cabup Giri Prasta menegaskan bahwa RTRW adalah jawabannya. “Kabupaten Badung punya RTRW yang jadi proteksi supaya tidak alih fungsi lahan. Reklamasi kami tolak, tapi normalisasi. Jalur hijau kami tertibkan. Jelas dan tegas kami lakukan ke depan. Ada low inforcement,” tandas Giri Prasta.

Selanjutnya...