Fraksi-fraksi di DPRD Bali Minta Batalkan Seragam Baru
DENPASAR, NusaBali
Setelah disorot masyarakat, fraksi-fraksi di DPRD Bali akhirnya minta batalkan pengadaan seragam dinas baru bernilai Rp 880 juta yang sudah diplot dalam APBD Induk Tahun 2021.
Alasannya, selain disorot masyarakat, saat ini juga masih dalam suasana ekonomi memprihatinkan akibat pandemi Covid-19. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, menegaskan pihaknya menyarankan anggaran pengadaan seragam dinas dibatalkan saja. “Lebih baik pengadaan seragam dinas itu dibatalkan saja, karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19," jelas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng ini, Minggu (7/3).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, juga meminta pengadaan seragam dinas tahun 2021 dibatalkan saja. Anggarannya yang mencapai Rp 880 juta itu bisa dikembalikan ke kas daerah. "Sudah batalkan saja, ini menjadi sorotan publik karena memang tidak tepat. Yang lebih penting saat pandemi Covid-19 seperti sekarang adalah pengadaan masker dan alat pelindung diri lainnya untuk masyarakat,” jelas Juliarta, Mimnggu kemarin.
Juliarta menyebutkan, pengadaan seragam dinas ini adalah kewenangan Sekretariat DPRD Bali. "Baju seragam saya rasa bukan hal yang harus diadakan, apalagi saat pandemi ini. Perlengkapan yang paling dibutuhkan sebenarnya masker, agar kita semua bisa tetap bekerja di saat pandemi," jelas anggota Komisi I DPRD Bali yang membidangi hukum, perundang-undangan, keamanan, dan aparatur daerah ini.
Menurut Juliarta, kalau memang bisa ditunda, anggaran pengadaan seragam dinas yang nilainya mendekati Rp 1 miliar itu bisa dialihkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. "Kalau ada refocusing anggaran, dana tersebut bisa digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang efektif, seperti pengadaan masker standar, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan yang memang dibutuhkan baik saat rapat maupun kegiatan Dewan lainnya," tegas politisi Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.
Fraksi Golkar DPRD Bali, juga searah dengan Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, mengatakan yang menganggarkan seragam dinas melalui APBD Induk 2021 adalah Sekretariat Dewan. Sedangkan anggota DPRD Bali hanya memakai saja.
"Kita disuruh ukur seragam, ya ukur. Kalau yang menganggarkan itu, Sekretariat DPRD Bali. Kalau hemat saya, ya jangan dianggarkan, sehingga tidak ada pengadaan seragam dinas," ujar Kresna Budi yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi anggaran daerah).
Ditanya jika tetap diadakan seragam dinas, apakah akan diambil jatahnya, menurut Kresdna Budi, Fraksi Golkar DPRD Bali tidak dalam posisi memilih. "Jangan dianggarkan, beres sudah. Kalau ada pilihan ambil seragamnya atau tidak, berarti kan barangnya sudah dibuat? Ya, kami Fraksi Golkar sarankan hapus anggarannya, selesai sudah," terang politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
DPRD Bali sendiri, sebagaimana diberitakan, menganggarkan Rp 880 juta untuk pengadaan seragam dinas bagi 55 anggota Dewan. Seragam dinas yang dijatah untuk anggota Dewan nanti, masing-masing berupa pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas lapangan (PDL), dan pakaian adat atau busana adat Bali.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, I Gede Suralaga, mengatakan penganggaran pakaian dinas itu rutin dilakukan tiap tahun. "Semuanya itu keputusan Pimpinan Dewan dalam proses penganggaran di Sekretariat Dewan. Kami di Sekretariat Dewan kan melaksanakan keputusan. Penganggaran ini rutin, karena tiap tahun memang ada pengadaan," ungkap Suralaga, Jumat (5/2) lalu.
Soal pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Bali di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan publik, menurut Suralaga, semuanya kembali kepada Pimpinan Dewan. "Saya sudah koordinasi dengan Pak Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Red)) terkait program ini. Nanti kan pimpinan mengambil keputusan. Ini bisa dibatalkan," katanya. *nat
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, juga meminta pengadaan seragam dinas tahun 2021 dibatalkan saja. Anggarannya yang mencapai Rp 880 juta itu bisa dikembalikan ke kas daerah. "Sudah batalkan saja, ini menjadi sorotan publik karena memang tidak tepat. Yang lebih penting saat pandemi Covid-19 seperti sekarang adalah pengadaan masker dan alat pelindung diri lainnya untuk masyarakat,” jelas Juliarta, Mimnggu kemarin.
Juliarta menyebutkan, pengadaan seragam dinas ini adalah kewenangan Sekretariat DPRD Bali. "Baju seragam saya rasa bukan hal yang harus diadakan, apalagi saat pandemi ini. Perlengkapan yang paling dibutuhkan sebenarnya masker, agar kita semua bisa tetap bekerja di saat pandemi," jelas anggota Komisi I DPRD Bali yang membidangi hukum, perundang-undangan, keamanan, dan aparatur daerah ini.
Menurut Juliarta, kalau memang bisa ditunda, anggaran pengadaan seragam dinas yang nilainya mendekati Rp 1 miliar itu bisa dialihkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. "Kalau ada refocusing anggaran, dana tersebut bisa digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang efektif, seperti pengadaan masker standar, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan yang memang dibutuhkan baik saat rapat maupun kegiatan Dewan lainnya," tegas politisi Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.
Fraksi Golkar DPRD Bali, juga searah dengan Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, mengatakan yang menganggarkan seragam dinas melalui APBD Induk 2021 adalah Sekretariat Dewan. Sedangkan anggota DPRD Bali hanya memakai saja.
"Kita disuruh ukur seragam, ya ukur. Kalau yang menganggarkan itu, Sekretariat DPRD Bali. Kalau hemat saya, ya jangan dianggarkan, sehingga tidak ada pengadaan seragam dinas," ujar Kresna Budi yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi anggaran daerah).
Ditanya jika tetap diadakan seragam dinas, apakah akan diambil jatahnya, menurut Kresdna Budi, Fraksi Golkar DPRD Bali tidak dalam posisi memilih. "Jangan dianggarkan, beres sudah. Kalau ada pilihan ambil seragamnya atau tidak, berarti kan barangnya sudah dibuat? Ya, kami Fraksi Golkar sarankan hapus anggarannya, selesai sudah," terang politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
DPRD Bali sendiri, sebagaimana diberitakan, menganggarkan Rp 880 juta untuk pengadaan seragam dinas bagi 55 anggota Dewan. Seragam dinas yang dijatah untuk anggota Dewan nanti, masing-masing berupa pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas lapangan (PDL), dan pakaian adat atau busana adat Bali.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, I Gede Suralaga, mengatakan penganggaran pakaian dinas itu rutin dilakukan tiap tahun. "Semuanya itu keputusan Pimpinan Dewan dalam proses penganggaran di Sekretariat Dewan. Kami di Sekretariat Dewan kan melaksanakan keputusan. Penganggaran ini rutin, karena tiap tahun memang ada pengadaan," ungkap Suralaga, Jumat (5/2) lalu.
Soal pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Bali di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan publik, menurut Suralaga, semuanya kembali kepada Pimpinan Dewan. "Saya sudah koordinasi dengan Pak Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Red)) terkait program ini. Nanti kan pimpinan mengambil keputusan. Ini bisa dibatalkan," katanya. *nat
1
Komentar