Minta Solusi Atas Polemik LPD Anturan
Bendesa Adat dan Perbekel Anturan Mesadu ke Bupati
SINGARAJA, NusaBali
Perwakilan pemerintah desa dinas dan adat Anturan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, mesadu ke Bupati Putu Agus Suradnyana, Rabu (6/1).
Bendesa Adat Desa Anturan Ketut Mangku dan Perbekel Anturan Ketut Soka, meminta pertimbangan dan solusi kepada pemerintah terkait polemik LPD Anturan yang diisukan kolaps karena tidak dapat mencairkan deposito sejumlah nasabahnya.
Kedatangan perwakilan pemerintah desa itu diterima Bupati Agus Suradnyana di rumah jabatan, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini.
Ketut Mangku yang masuk dalam tim penyelamatan aset LPD Anturan, mengatakan sejumlah krama dan nasabah LPD Anturan hanya minta kejelasan terkait kondisi keuangan terkini. Mereka pun menginginkan pengurus LPD Anturan bersikap transparan kepada nasabahnya, sehingga tak ada kericuhan lebih besar akibat keraguan nasabah. Sejumlah nasabah yang tak bisa mencairkan tabungan dan depositonya mulai gerah dengan janji pengurus LPD Anturan yang berjanji menyelesaikan masalah itu pada Desember 2020 lalu.
“Kedatangan kami menghadap Bapak Bupati untuk meminta pertimbangan sekaligus solusi terkait permasalahan LPD di desa kami,” kata Ketut Mangku.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini, mengatakan pada Kamis (7/1) hari ini Pemkab Buleleng akan memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak yang akan didengarkan langsung oleh Bupati Agus Suradnyana. “Besok (hari ini) akan didengarkan dari dua belah pihak bagaimana sebenarnya kondisi LPD Anturan, karena sejauh ini masih ada beberapa versi,” ucap Rousmini.
Pertemuan hari ini juga akan menghadirkan Badan Kerjasama LPD (BKs-LPD), Badan Pengawas, Lembaga Pembina (LP) LPD Provinsi Bali, perwakilan nasabah, desa adat maupun pemerintah Desa Anturan untuk mengklirkan masalah yang sebenarnya terjadi. “Setelah didengarkan penjelasan kedua pihak, nanti akan dicarikan solusinya seperti apa, mudah-mudahan besok (hari ini) sudah ada kejelasan. Intinya krama dan nasabah minta transparansi kondisi LPD termasuk aset-aset diklaim pengurus menjadi milik LPD atas ekspansi,” tegas Rousmini. *k23
Kedatangan perwakilan pemerintah desa itu diterima Bupati Agus Suradnyana di rumah jabatan, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini.
Ketut Mangku yang masuk dalam tim penyelamatan aset LPD Anturan, mengatakan sejumlah krama dan nasabah LPD Anturan hanya minta kejelasan terkait kondisi keuangan terkini. Mereka pun menginginkan pengurus LPD Anturan bersikap transparan kepada nasabahnya, sehingga tak ada kericuhan lebih besar akibat keraguan nasabah. Sejumlah nasabah yang tak bisa mencairkan tabungan dan depositonya mulai gerah dengan janji pengurus LPD Anturan yang berjanji menyelesaikan masalah itu pada Desember 2020 lalu.
“Kedatangan kami menghadap Bapak Bupati untuk meminta pertimbangan sekaligus solusi terkait permasalahan LPD di desa kami,” kata Ketut Mangku.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini, mengatakan pada Kamis (7/1) hari ini Pemkab Buleleng akan memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak yang akan didengarkan langsung oleh Bupati Agus Suradnyana. “Besok (hari ini) akan didengarkan dari dua belah pihak bagaimana sebenarnya kondisi LPD Anturan, karena sejauh ini masih ada beberapa versi,” ucap Rousmini.
Pertemuan hari ini juga akan menghadirkan Badan Kerjasama LPD (BKs-LPD), Badan Pengawas, Lembaga Pembina (LP) LPD Provinsi Bali, perwakilan nasabah, desa adat maupun pemerintah Desa Anturan untuk mengklirkan masalah yang sebenarnya terjadi. “Setelah didengarkan penjelasan kedua pihak, nanti akan dicarikan solusinya seperti apa, mudah-mudahan besok (hari ini) sudah ada kejelasan. Intinya krama dan nasabah minta transparansi kondisi LPD termasuk aset-aset diklaim pengurus menjadi milik LPD atas ekspansi,” tegas Rousmini. *k23
1
Komentar