1.000 PNS Jadi Pengawas Bansos

Dewa Mahendra pun menyitir pernyataan Gubernur Pastika bahwa semua komponen masyarakat harus ikut bersama-sama mengawal pencairan dana bansos/hibah ini. “Mengawal, bukan hanya mengawasi prosesnya. Kalau mau ada yang detail melaporkan data peluang pelanggaran, kita sangat terbuka. Masyarakat bisa bersama-sama mengawal,” katanya.

Sedangkan Gubernur Pastika juga mengakui Pemprov Bali terjunkan 1.000 PNS untuk melakukan pengawasan bansos/hibah. Mereka nantinya akan disebar ke seluruh Bali. “Kita bukannya mencari kesalahan, tapi meluruskan yang salah menjadi benar, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari,” jelas Pastika saat menerima audiensi tim BPK di Ruang Kerja Gubernur Bali, Selasa kemarin.

Sementara, Fraksi PDIP DPRD Bali menyambut baik inisiatif Pemprov Bali untuk terjunkan 1.000 PNS buat mengawasi pencairan dana bansos/hibah ini. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Bangli, Nyoman Adnyana, terang-terangan menyatakan dukung langkah Gubernur Pastika yang menerjunkan 1.000 PNS pengawas bansos/hibah.

“Kami malah mendorong hal ini. Nggak apa-apa, bagus ini. Ya, ini bagus supaya pemberi ban sos, penerima bansos, dan yang memfasilitasi bansos tidak kena masalah,” ujar politisi PDIP asal kawasan pegunungan Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.

Adnyana menyebutkan, pengawasan dan pengawasan bansos/hibah ini penting sebagai upaya antisipasi penyimpangan. “Jangan sampai ada pemotongan, ada hibah fiktif. Yang diawasi bukan hanya hibah yang difasilitasi anggota Dewan, tapi juga hibah yang dicarikan oleh eksekutif. Tidak ada pilih kasih di sini,” tandas Adnyana.

Mantan Ketua Bappilu DPC PDIP Bangli ini menyebutkan, Gubernur Pastika sudah benar mengambil langkah, sehingga semuanya selamat dalam proses pencairan dana bansos/hibah. “Kita harus berjiwa besar, kalau baik ya kita bilang baik. Gubernur sudah benar ambil langkah ini. Kalau perlu, 1.000 PNS yang diterjunkan itu ikut kawal proses pembuatan laporan pertanggungjawaban,” tegas Adnyana yang kini duduk di Komisi I DPRD Bali.

Sementara itu, BPK RI Perwakilan Bali sudah mulai turun dalam mengecek bansos/hibah di Bali. Gubernur Pastika pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemeriksaan oleh BPK tersebut. “Sebelumnya saya juga sudah tahu akan ada pemeriksaan ini. Saya sudah siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kita dukung, jika perlu melakukan peninjauan lapangan,” jelas Pastika saat menerima audiensi tim BPK di Ruang Kerja Gubernur Bali, Selasa kemarin.

Pastika merasa sangat terbantu atas diperiksanya penyaluran bansos/hibah oleh BKP tersebut. Menurut Pastika, karena terlalu banyaknya proposal bansos, pihaknya sampai kesusahan untuk melakukan pengawasan. Makanya, dengan proses pemeriksaan ini, diharapkan nanti pemanfaatan bansos bisa dilakukan secara benar. “Kalau ada yang mempermaikan dana bansos, saya harap tim dari BPK menemukannya sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan. Kita ngumpulin uang sangat susah,” tegas mantan Kapolda Bali ini.

Pastika juga mengakui Pemprov Bali terjunkan 1.000 PNS untuk melakukan pengawasan bansos/hibah. Mereka nantinya akan disebar ke seluruh Bali. “Kita bukannya mencari kesalahan, tapi meluruskan yang salah menjadi benar, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.”

Sedangkan perwakilan tim BPK yang merupakan Pengendali Teknis, Rahmat Wibowo, menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksa bansos di bali selama 30 hari ke depan. Fokus pemeriksaan diarahkan ke dokumen bansos, selain belanja modal tahun 2015 dan 2016.

Menurut Rahmat Wibowo, pihaknya akan mengambil beberapa sampel SKPD yang memiliki anggaran cukup besar. Itu sebabnya, dia mohon bantuan dan dukungan dari Pemprov Bali, karena dalam pemeriksaan nanti, selain pemeriksaan dokumen juga akan dilakukan pemeriksaan lapangan. * nat