Reklamasi Masuk Jadi Materi Debat

Sementara itu, Cawabup Suiasa tampil percaya diri saat menyampaikan visi misi di awal sesi debat semalam. Pasangan Giriasa yang punya motti ‘merakyat, tangguh, dan berbudaya’ ini memaparkan beberapa agenda aksi yang bakal langsung dilaksanakan begitu nanti dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati Badung. Di antaranya, dalam pelayanan perizinan dengan menyedarhanakan proses perizinan. 

Semua informasi mengenai proses perizinan akan dibuka secara online, sehingga masyakarat luas dapat mengaksesnya. “Perizinan maksimal harus diselesaikan selama 7 hari. Perizinan dalam skala kecil seperti UMKM, kami akan serahkan kewenangannya ke tingkat kecamatan,” papar Cawabup Suiasa.

Dalam pelayanan perpajakan, Giriasa akan melaksanakan pemungutan PHR secara online, untuk menekan kebocoran. Khusus pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), pelayanan akan didekatkan dengan masyarakat. Bekerjasama dengan koperasi-koperasi dan LPD di tingkat desa. Terkait administrasi kependudukan, Giriasa menetapkan komitmen cepat, tepat, dan akurat. “Kita juga mendelegasikan sebagian kewenangan administrasi kependudukan ke kecamatan, dengan membuka layanan terpadu serta sistim jemput bola,” tegas Suiasa.

Keberpihakan terhadap UMKM juga akan diwujudkan dengan mempermudah proses pendirian koperasi dan pemerintah akan sepenuhnya menanggung biaya. “Kita ingin mewujudkan Badung sebagai Kabupaten Koperasi. Pendirian koperasi akan kita permudah dan digratiskan. Dana bergulir untuk 595 koperasi yang ada di Badung juga akan diberikan,” janji Suiasa.

Sementara, Sutrisno menyodorkan terwujudnya pelayanan publik yang bagus good goverment dan clean goverment dengan memulai dari pelayanan publik yang tak berbelit-belit, mahalnya pelayanan, jangka waktu pelayanan terutama perizinan. "Perhatian pemerintah terhadap informasi, tingkat terbawah, memfasilitasi kesehatan, cegah masyarakat dijadikan bola. Perizinan Badung terutanma investor masih berbelit dan mahal,” tandas Sutrisno.