Sindiran Fraksi PDIP Bikin Pastika ‘Murka’
Gubernur tegaskan dana Rp 186 miliar yang disoal Fraksi PDIP itu sudah termasuk Rp 45 miliar tambahan bansos permintaan DPRD Bali
Paparan Budastra kontan membuat membuat mimik muka Gubernur Pastika berubah. Apalagi, Budastra kemudian mengingatkan Gubernur Pastika dan jajaran SKPD Pemprov Bali untuk lebih hati-hati bicara dokumen ke publik (media). “Kami ingatkan saudara Gubernur dan jajarannya untuk tidak menyampaikan hal-hal ataupun dokumen yang tak dapat dipertanggungjawabkan, penyampaian yang tidak berimbang kepada publik. Karena sejatinya kita sedang menepuk air ke muka sendiri dan merendahkan lembaga terhormat ini,” ujar Budastra sembari menilai Gubernur memberikan penyampaikan masalah defisit anggaran dikaitkan dengan dana hibah yang tidak ada relevansinya.
Begitu jubir Budastra selaku jubir Fraksi PDIP turun dari podium dan pimpinan sidang Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar menutup sidang pairpurna), Gubernur Pastika langsung menghampiri Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana. “Bertanya boleh, tapi ini keterlaluan. Pakai kata-kata jujur segala,” tandas Gubernur Pastika yang kemarin didampingi Sekprov Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, sambil ngeloyor ke lobi ruangan sidang utama.
Ketika dicegat awak media, Gubernur Pastika terlihat emosi. Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, seharusnya Fraksi PDIP tidak ngawur. “Jangan begitulah, seolah- olah saya tidak jujur. Bagaimana sih, kita kan bahas semuanya. Nggak mungkin angka itu muncul tiba-tiba,” tegas Pastika.
Pastika kemudian merinci besaran kenaikan dana Rp 186 miliar yang dimaksud Fraksi PDIP. Menurut Pastika, dana sebesar Rp 186 miliar jelas peruntukannya. Pertama, untuk dana pendidikan yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 124 miliar. Dana BOS ini memang harus dibayar, bukan hibah. Kedua, dana untuk bonus atlet PON XIX 2016 Bali yang meraih medali senilai Rp 17 miliar. Ketiga, tambahan dana bansos yang diminta DPRD Bali sebesar Rp 45 miliar. “Jadi, jumlahnya sekitar Rp 186 miliar. Oke?” tandas Pastika.
Pastika mengingatkan, persoalan hibah bukanlah masalah jujur dan tidak jujur. “Jadi, hibah itu bukan saya tidak jujur. Sudah ada angka-angkanya dan dibahas bersama-sama secara marathon. Lagian, itu kan KUA dan PPAS. Namanya saja plafon anggaran sementara,” ujar mantan Kapolda Bali yang penyandang predikat Asia Star 2003 versi Majalah Time ini.
Di sela-sela makan siang bersama awak media kemarin, Pastika belum juga bisa menyembunyikan rasa jengkelnya. “Apanya yang tidak jujur? APBD itu disusun bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Kemudian, ada verifikasi ke Mendagri. Apanya nggak jujur? Bagaimana mau sembunyikan? Kalau begitu, nggak usah saja dibahas APBD Perubahan,” katanya.
“Bagaimana menurut media? Nggak beretika sekali bicaranya mengatakan seolah-olah saya tidak jujur, di depan umum lagi,” lanjut Gubernur asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. Pastika pun berjanji akan memberikan jawaban dalam sidang paripurna pekan depan. ”Kasi kepada SKPD yang susun jawabannya. Biar dikasi jawaban lalah manis. Bila perlu, saya siap bacakan 2 jam itu.” nat
Begitu jubir Budastra selaku jubir Fraksi PDIP turun dari podium dan pimpinan sidang Nyoman Sugawa Korry (Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar menutup sidang pairpurna), Gubernur Pastika langsung menghampiri Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana. “Bertanya boleh, tapi ini keterlaluan. Pakai kata-kata jujur segala,” tandas Gubernur Pastika yang kemarin didampingi Sekprov Bali Tjokorda Ngurah Pemayun dan Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, sambil ngeloyor ke lobi ruangan sidang utama.
Ketika dicegat awak media, Gubernur Pastika terlihat emosi. Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, seharusnya Fraksi PDIP tidak ngawur. “Jangan begitulah, seolah- olah saya tidak jujur. Bagaimana sih, kita kan bahas semuanya. Nggak mungkin angka itu muncul tiba-tiba,” tegas Pastika.
Pastika kemudian merinci besaran kenaikan dana Rp 186 miliar yang dimaksud Fraksi PDIP. Menurut Pastika, dana sebesar Rp 186 miliar jelas peruntukannya. Pertama, untuk dana pendidikan yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 124 miliar. Dana BOS ini memang harus dibayar, bukan hibah. Kedua, dana untuk bonus atlet PON XIX 2016 Bali yang meraih medali senilai Rp 17 miliar. Ketiga, tambahan dana bansos yang diminta DPRD Bali sebesar Rp 45 miliar. “Jadi, jumlahnya sekitar Rp 186 miliar. Oke?” tandas Pastika.
Pastika mengingatkan, persoalan hibah bukanlah masalah jujur dan tidak jujur. “Jadi, hibah itu bukan saya tidak jujur. Sudah ada angka-angkanya dan dibahas bersama-sama secara marathon. Lagian, itu kan KUA dan PPAS. Namanya saja plafon anggaran sementara,” ujar mantan Kapolda Bali yang penyandang predikat Asia Star 2003 versi Majalah Time ini.
Di sela-sela makan siang bersama awak media kemarin, Pastika belum juga bisa menyembunyikan rasa jengkelnya. “Apanya yang tidak jujur? APBD itu disusun bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Kemudian, ada verifikasi ke Mendagri. Apanya nggak jujur? Bagaimana mau sembunyikan? Kalau begitu, nggak usah saja dibahas APBD Perubahan,” katanya.
“Bagaimana menurut media? Nggak beretika sekali bicaranya mengatakan seolah-olah saya tidak jujur, di depan umum lagi,” lanjut Gubernur asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini. Pastika pun berjanji akan memberikan jawaban dalam sidang paripurna pekan depan. ”Kasi kepada SKPD yang susun jawabannya. Biar dikasi jawaban lalah manis. Bila perlu, saya siap bacakan 2 jam itu.” nat
1
2
Komentar