Pejabat di Tabanan Terbelah Dua Blok
Jajaran pimpinan SKPD lingkup Pemkab Tabanan disebut-sebut mulai bermanuver cari 'selamat' jelang mutasi, sehingga muncul blok-blokan.
Badai mutasi penjabat lingkup Pemkab Tabanan sendiri direncanakan berlangsung Desember 2016 mendatang. Menurut Eka Wiryastuti, kocok ulang pejabat ini dilakukan terkait dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang kelembagaan.
Kocok ulang pejabat ini, kata dia, merupakan kewenangan Bupati. Karenanya, pimpinan SKPD diminta menghentikan kasak-kusuk tak berbobot, apalagi mencari perlindungan dengan tangkil ke sejumlah pejabat. Mereka ‘mecik manggis’ alias mengekor pejabat, sebagai upaya cari selamat.
Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan Ketut ’Boping’ Suryadi mengingatkan para pimpinan SKPD mengikuti revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Pimpinan SKPD yang didudukkan dan diberi tanggung jawab saat ini, intinya harus bekerja dengan baik sebagai aparatur negara yakni sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus menjadi pendamping rakyat dalam setiap persoalan.
“Mereka tidak boleh jadi abdi bos. Kalau ini tak segera dibongkar, akan selalu tampil kepala dinas dan kepala SKPD penjilat,” tegas Boping Suryadi saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Tabanan, Selasa kemarin.
Boping Suryadi mengingatkan, pimpinan SKPD tak boleh menjadi perayu dan pemuas bos. Soal siapa ditempatkan di posisi apa, menurut dia, itu kewenangan Bupati. Pihaknya di legislatif tidak akan campur tangan.
Hanya saja, dalam timbang pandang, diharapkan mereka yang terpilih bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan sadar diri sebagai aparatur negara, jadi pelayan rakyat. “Urusan mutasi adalah hal yang lumrah untuk penyegaran dan memposisikan aparatur yang tepat pada kapasitas dan kompetensinya. Kita harapkan Bupati dan Wakil Bupati kompak dalam setiap mengambil keputusan apa pun,” tandas politisi-seniman yang mantan Ketua DPC PDIP Tabanan 2010-2015 dan kini menjabat Ketua Badan Kehormatan DPD PDIP Bali 2015-2020 ini. * k21
Kocok ulang pejabat ini, kata dia, merupakan kewenangan Bupati. Karenanya, pimpinan SKPD diminta menghentikan kasak-kusuk tak berbobot, apalagi mencari perlindungan dengan tangkil ke sejumlah pejabat. Mereka ‘mecik manggis’ alias mengekor pejabat, sebagai upaya cari selamat.
Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan Ketut ’Boping’ Suryadi mengingatkan para pimpinan SKPD mengikuti revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Pimpinan SKPD yang didudukkan dan diberi tanggung jawab saat ini, intinya harus bekerja dengan baik sebagai aparatur negara yakni sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus menjadi pendamping rakyat dalam setiap persoalan.
“Mereka tidak boleh jadi abdi bos. Kalau ini tak segera dibongkar, akan selalu tampil kepala dinas dan kepala SKPD penjilat,” tegas Boping Suryadi saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Tabanan, Selasa kemarin.
Boping Suryadi mengingatkan, pimpinan SKPD tak boleh menjadi perayu dan pemuas bos. Soal siapa ditempatkan di posisi apa, menurut dia, itu kewenangan Bupati. Pihaknya di legislatif tidak akan campur tangan.
Hanya saja, dalam timbang pandang, diharapkan mereka yang terpilih bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan sadar diri sebagai aparatur negara, jadi pelayan rakyat. “Urusan mutasi adalah hal yang lumrah untuk penyegaran dan memposisikan aparatur yang tepat pada kapasitas dan kompetensinya. Kita harapkan Bupati dan Wakil Bupati kompak dalam setiap mengambil keputusan apa pun,” tandas politisi-seniman yang mantan Ketua DPC PDIP Tabanan 2010-2015 dan kini menjabat Ketua Badan Kehormatan DPD PDIP Bali 2015-2020 ini. * k21
1
2
Komentar