Pekerja Pariwisata yang Terdampak Covid-19 Diperkirakan 30.000 Orang

Oleh karena itu dia berharap agar bantuan dari Kemenparekraf berkelanjutan. “Awalnya saya was-was bagaimana agar bantuan itu tepat sasaran. Tetapi syukurlah bapak Kapolda bersama 13.000 anak buahnya turun tangan. Sehingga saya tidak memikirkan pengawasan lagi. Saya meminta kepada asosiasi untuk menyetor nama yang benar. Ini langsung diawasi oleh polisi sampai Bhabinkamtibmas,” katanya di Nusa Dua, kemarin.

Sementar itu, Wakil Ketua BPD PHRI Bali yang juga Ketua BPC PHRI Badung I Gusti Agung Agung Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan, PHRI akan melakukan pendataan turun ke kabupaten/kota bekerjasama dengan Polri. “Senin (depan) mulai akan lakukan pengecekan, sehingga tepat sasaran. Jangan nanti salah sasaran. Pang sing nak sugih bakat baang (orang kaya malah dapat),” ujarnya, saat dihubungi, kemarin.

Namun demikian, menurut Rai Suryawijaya, yang prioritas mendapatkan bantuan tersebut  tentunya mereka pekerja yang di-PHK, kemudian yang dirumahkan namun tidak dibayar. Karena pekerja yang kena PHK dan yang dirumahkan, jelas tidak punya sumber penghasilan lagi.

“Karena mereka ini jelas tidak punya lagi sumber pendapatan yang pasti lagi,” ujarnya.Sebaliknya pekerja yang dirumahkan, namun masih dibayar sesuai kesepakatan kemampuan perusahannya, kata Rai Suryawijaya tentu masih punya kemampuan untuk membeli sembako.

Hanya berapa mereka yang di-PHK dan dirumahkan, Rai Suryawijaya menyatakan memang belum ada datanya. Karena itulah mengapa akan dilakukan pengecekan langsung ke kabupaten/kota, bekerjasama dengan kepolisian. “Sabarlah dulu, karena ini kan harus by nama by address,” imbuhnya.

Terpisah  Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par)-SPSI Bali Putu Satyawira Marhaendra, mengapresiasi bantuan paket sembako dari Kemenpar tersebut, untuk membantu pekerja pariwisata yang terdampak Covid -19.

Senada dengan Wakil Ketua BPD  PHRI Bali/Ketua BPC PHRI Badung Rai Suryawijaya, Putu Satyawira menilai karyawan/pekerja yang kena PHK dan dirumahkan tanpa dibayar itulah diprioritaskan mendapatkan bantuan paket sembako tersebut. “Terutama yang kena PHK maupun putus kontrak pada awal-awal dampak Covid -19,” ujarnya. Bulan-bulan awal dampak Covid -19 itu yakni pekerja yang di-PHK atau dirumahkan pada Februari 2020. “Karena banyak saya dengar ada yang sudah pulang kampung. Seperti dari sopir jadi petani,” ungkapnya.

Menurut Putu Satyawira, pekerja-pekerja yang di-PHK atau dirumahkan pada Februari, adalah pekerja pariwisata yang segmen pasarnya adalah dominan pasar wisman China. “Sedang yang mix market atau pasar campuran, masih bertahan sampai Maret,”  tambahnya. Hanya saja, kata dia, data itulah yang sulit, sehingga memang harus dicek ke bawah lagi.

Lalu bagaimana dengan pekerja pariwisata yang tergabung dalam FSP-Par ? “Kami juga terdampak  (Covid-1), tetapi tentu harus mendahulukan mereka yang terdampak duluan,” ujarnya. Alasannya, kata dia, mereka yang terdampak lebih awal yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut lebih dulu. *pol, k17