Rapimnas Dorong Aklamasi di Munas Golkar
Loyalis Bamsoet Tak Mungkin Aklamasi
Rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang melibatkan 34 dewan pimpinan daerah (DPD) I telah selesai.
JAKARTA, NusaBali
Rapimnas tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Dorongan agar pemilihan ketua umum (Ketum) di Munas Golkar nanti dilaksanakan secara musyawarah mufakat alias aklamasi juga muncul dari mayoritas peserta Rapimnas.
"Jadi hasil rapimnas ini salah satu tadi sosialisasi jadwal munas, yaitu tanggal 3-6 Desember di Jakarta, kedua terkait dengan kegiatan pilkada, jadi pilkada Golkar memberikan kesempatan kepada kader-kader sendiri sebagai prioritas utama," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada wartawan di hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).
Keputusan kedua, yakni mengutamakan munas yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Hal ini, sebut Airlangga untuk mendukung kondusifitas partai. "Terkait dengan munas, diutamakan untuk musyawarah mufakat dan ini kan mempertimbangkan juga kesolidan partai dan suasana yang kondusif dan tentu mekanismenya basisnya adalah demokratis," ucapnya.
Airlangga mengatakan usulan terkait perundang-undangan juga diusulkan untuk dibahas oleh fraksi. Selain itu, dalam munas tersebut, Airlangga mengaku juga mendapat dukungan dari mayoritas pimpinan daerah.
"Pandangan umum hampir semua memberikan dukungan untuk itu saya berterima kasih dan ini menjadi pemacu untuk terus bekerja sampai ke munas nanti," ujarnya dilansir detik.com. Dia juga mengungkap adanya kemungkinan aklamasi dalam pemilihan caketum Golkar periode 2019-2024 lantaran mayoritas memberi kepercayaan.
"Insyallah karena, ini kan mekanismenya berada di munas jadi nanti kita lihat pada munas tanggal 3-6 tetapi aspirasi daripada seluruh provinsi dan ormas partai golkar mayoritas alhamdulilah memberikan kepercayaan kepada saya," sebut Airlangga.
Sementara Wakil Korbid Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan tidak ada satupun pandangan DPD Partai Golkar Provinsi yang mengusulkan nama selain nama Airlangga. Walaupun ada satu dua DPD yang meminta supaya Munas Desember 2019 memberikan kesempatan kepada kader lainnya untuk maju menjadi calon Ketum Partai Golkar.
"Dengan hasil Rapimnas ini, insyaAllah akan semakin memuluskan jalan bagi Pak Airlangga untuk kembali memimpin Partai Golkar untuk lima tahun yang akan datang," ucap Ace. "Dukungan ini menjadi modal utama bagi Partai Golkar dalam menjaga soliditasnya menghadapi Pilkada 2020 dan mengawal pemerintahan Jokowi di bawah kepemimpinan Airlangga," pungkasnya.
Namun loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga Ketua DPP Golkar, Nusron Wahid, menilai mekanisme aklamasi tidak bisa dilakukan karena calon ketua umum tak hanya Airlangga Hartarto.
"Setidaknya akan ada empat calon yang muncul, yaitu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, dan Bambang Soesatyo. Saya yakin juga akan muncul calon-calon lain, dipastikan tidak calon tunggal. Kalau tidak calon tunggal bagaimana akan aklamasi?" kata Nusron kepada wartawan, Jumat kemarin.
Nusron menuding ada upaya agar mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar dilakukan dengan aklamasi. Tudingan tersebut didasari karena sampai saat ini tahapan pemilihan ketua umum belum berjalan.
"Tata cara pemilihan pimpinan partai sudah diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga), Pasal 50. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas dan melalui tiga tahap, penjaringan, pencalonan dan pemilihan," papar Nusron.
"Dari mana tahu kalau cuma calon tunggal? Wong tahapannya belum dilalui. Tahap penjaringan saja belum. Kok seakan-akan sudah penetapan," imbuh dia.
Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu itu kemudian menyinggung poin-poin hasil Rapimnas Golkar kemarin. Salah satu poinnya adalah perihal prinsip musyawarah mufakat dalam Munas.
"Musyawarah mufakat itu sesuatu yang baik selama calonnya hanya satu dan semua sepakat. Tapi kalau calonnya banyak bagaimana cara mengambil keputusannya? Masa empat-empatnya akan jadi Ketum semua. Pasti harus satu dan lewat mekanisme voting, sebagai satu-satunya jalan," papar Nusron. *
"Jadi hasil rapimnas ini salah satu tadi sosialisasi jadwal munas, yaitu tanggal 3-6 Desember di Jakarta, kedua terkait dengan kegiatan pilkada, jadi pilkada Golkar memberikan kesempatan kepada kader-kader sendiri sebagai prioritas utama," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada wartawan di hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Jumat (15/11).
Keputusan kedua, yakni mengutamakan munas yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Hal ini, sebut Airlangga untuk mendukung kondusifitas partai. "Terkait dengan munas, diutamakan untuk musyawarah mufakat dan ini kan mempertimbangkan juga kesolidan partai dan suasana yang kondusif dan tentu mekanismenya basisnya adalah demokratis," ucapnya.
Airlangga mengatakan usulan terkait perundang-undangan juga diusulkan untuk dibahas oleh fraksi. Selain itu, dalam munas tersebut, Airlangga mengaku juga mendapat dukungan dari mayoritas pimpinan daerah.
"Pandangan umum hampir semua memberikan dukungan untuk itu saya berterima kasih dan ini menjadi pemacu untuk terus bekerja sampai ke munas nanti," ujarnya dilansir detik.com. Dia juga mengungkap adanya kemungkinan aklamasi dalam pemilihan caketum Golkar periode 2019-2024 lantaran mayoritas memberi kepercayaan.
"Insyallah karena, ini kan mekanismenya berada di munas jadi nanti kita lihat pada munas tanggal 3-6 tetapi aspirasi daripada seluruh provinsi dan ormas partai golkar mayoritas alhamdulilah memberikan kepercayaan kepada saya," sebut Airlangga.
Sementara Wakil Korbid Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan tidak ada satupun pandangan DPD Partai Golkar Provinsi yang mengusulkan nama selain nama Airlangga. Walaupun ada satu dua DPD yang meminta supaya Munas Desember 2019 memberikan kesempatan kepada kader lainnya untuk maju menjadi calon Ketum Partai Golkar.
"Dengan hasil Rapimnas ini, insyaAllah akan semakin memuluskan jalan bagi Pak Airlangga untuk kembali memimpin Partai Golkar untuk lima tahun yang akan datang," ucap Ace. "Dukungan ini menjadi modal utama bagi Partai Golkar dalam menjaga soliditasnya menghadapi Pilkada 2020 dan mengawal pemerintahan Jokowi di bawah kepemimpinan Airlangga," pungkasnya.
Namun loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga Ketua DPP Golkar, Nusron Wahid, menilai mekanisme aklamasi tidak bisa dilakukan karena calon ketua umum tak hanya Airlangga Hartarto.
"Setidaknya akan ada empat calon yang muncul, yaitu Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam, dan Bambang Soesatyo. Saya yakin juga akan muncul calon-calon lain, dipastikan tidak calon tunggal. Kalau tidak calon tunggal bagaimana akan aklamasi?" kata Nusron kepada wartawan, Jumat kemarin.
Nusron menuding ada upaya agar mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar dilakukan dengan aklamasi. Tudingan tersebut didasari karena sampai saat ini tahapan pemilihan ketua umum belum berjalan.
"Tata cara pemilihan pimpinan partai sudah diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga), Pasal 50. Pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh peserta munas dan melalui tiga tahap, penjaringan, pencalonan dan pemilihan," papar Nusron.
"Dari mana tahu kalau cuma calon tunggal? Wong tahapannya belum dilalui. Tahap penjaringan saja belum. Kok seakan-akan sudah penetapan," imbuh dia.
Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu itu kemudian menyinggung poin-poin hasil Rapimnas Golkar kemarin. Salah satu poinnya adalah perihal prinsip musyawarah mufakat dalam Munas.
"Musyawarah mufakat itu sesuatu yang baik selama calonnya hanya satu dan semua sepakat. Tapi kalau calonnya banyak bagaimana cara mengambil keputusannya? Masa empat-empatnya akan jadi Ketum semua. Pasti harus satu dan lewat mekanisme voting, sebagai satu-satunya jalan," papar Nusron. *
1
Komentar