Komisi III Desak Jalan Tol Bhinneka Tunggal Ika Diwujudkan
Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur dan pembangunan mendesak pemerintah wujudkan Jalan Tol Bhinneka Tunggal Ika, jalur Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan dan pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.
DENPASAR,NusaBali
Komisi III pun meminta pemerintah Bali segera koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemprov NTB untuk memperjuangkan infrastruktur Bhinneka Tunggal Ika tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, Kamis (20/6) kemarin yang menyebutkan Bali sekarang sudah macet akibat selalu mengejar pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor, sementara infrastruktur jalan masih terbatas. Akibatnya, turis ke Bali pun kerap protes dan cenderung mereka males ke Bali.
“Macetnya di Bali ini karena pemerintah Bali terlalu ambisi mengejar pajak kendaraan, kendaraan terus nambah, infrastruktur tidak memadai. Wisatawan bosan ke Bali karena macet. Maka apa yang disampaikan Wakil Gubernur Bali Cok Ace (Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati) itu karena di Bali itu, dimana-mana traffic jump (krodit),” ujar Tamba.
Kasus penurunan kunjungan turis ke Bali, karena dampak Jalan Tol Trans Jawa yang bagus menjadi pelajaran bagi Bali untuk berjuang ke pusat. “Saya sudah pernah ke Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur. Saat itu kita dari Bali usulkan Jalan Tol Gilimanuk-NTB. Jalan Tol dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Infrastruktur membela Jawa Timur- Bali-NTB. Sudah direspon pusat. Bisa tanya kepada Ida Bagus Putu Sukarta anggota Komisi V Dapil Bali. Sudah saya usulkan, cuman sekarang tidak terkawal. Apalagi sekarang Gus Sukarta nggak di Komisi V lenyap dah itu aspirasi kita,” ujar politisi asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ini.
Usulan Komisi III DPRD Bali saat kunjungan ke Komisi V DPR RI itu semakin jauh karena sekarang pemerintah di Bali tidak menindaklanjuti. “Sekarang pejabat kita kan membangun infrastruktur itu berpikirnya mengangkat elektabilitas. Kalau kita hanya berjuang Tol Gilimanuk-Denpasar saja tidak akan direspon pusat. Sekupnya kecil itu. Harus ada kekuatan besar. Ajak Provinsi Jawa Timur, NTB untuk bicara ke Presiden, jadi sebuah kekuatan besar Bhinekka Tunggal Ika. Maka akan direspon,” tegas politisi senior Demokrat ini.
Tamba mengatakan saat ini DPRD Bali sedang menyusun Ranperda RTRW Provinsi Bali. Seharusnya pengaturan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-NTB itu sudah dipikirkan. “Buat jalan tol di pinggiran hutan, atau pinggir gunung supaya lebih murah. Tidak menabrak pura, lahan pertanian. Maka akan mudah diminati investor, sehingga biayanya tidak banyak dan mudah diwujudkan. Pembebasan lahan gampang karena tidak membebaskan terlalu banyak. Ini sederhana. Cuman sekarang mau apa tidak?” tegas Tamba. *
Komisi III pun meminta pemerintah Bali segera koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemprov NTB untuk memperjuangkan infrastruktur Bhinneka Tunggal Ika tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, Kamis (20/6) kemarin yang menyebutkan Bali sekarang sudah macet akibat selalu mengejar pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor, sementara infrastruktur jalan masih terbatas. Akibatnya, turis ke Bali pun kerap protes dan cenderung mereka males ke Bali.
“Macetnya di Bali ini karena pemerintah Bali terlalu ambisi mengejar pajak kendaraan, kendaraan terus nambah, infrastruktur tidak memadai. Wisatawan bosan ke Bali karena macet. Maka apa yang disampaikan Wakil Gubernur Bali Cok Ace (Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati) itu karena di Bali itu, dimana-mana traffic jump (krodit),” ujar Tamba.
Kasus penurunan kunjungan turis ke Bali, karena dampak Jalan Tol Trans Jawa yang bagus menjadi pelajaran bagi Bali untuk berjuang ke pusat. “Saya sudah pernah ke Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur. Saat itu kita dari Bali usulkan Jalan Tol Gilimanuk-NTB. Jalan Tol dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Infrastruktur membela Jawa Timur- Bali-NTB. Sudah direspon pusat. Bisa tanya kepada Ida Bagus Putu Sukarta anggota Komisi V Dapil Bali. Sudah saya usulkan, cuman sekarang tidak terkawal. Apalagi sekarang Gus Sukarta nggak di Komisi V lenyap dah itu aspirasi kita,” ujar politisi asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ini.
Usulan Komisi III DPRD Bali saat kunjungan ke Komisi V DPR RI itu semakin jauh karena sekarang pemerintah di Bali tidak menindaklanjuti. “Sekarang pejabat kita kan membangun infrastruktur itu berpikirnya mengangkat elektabilitas. Kalau kita hanya berjuang Tol Gilimanuk-Denpasar saja tidak akan direspon pusat. Sekupnya kecil itu. Harus ada kekuatan besar. Ajak Provinsi Jawa Timur, NTB untuk bicara ke Presiden, jadi sebuah kekuatan besar Bhinekka Tunggal Ika. Maka akan direspon,” tegas politisi senior Demokrat ini.
Tamba mengatakan saat ini DPRD Bali sedang menyusun Ranperda RTRW Provinsi Bali. Seharusnya pengaturan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-NTB itu sudah dipikirkan. “Buat jalan tol di pinggiran hutan, atau pinggir gunung supaya lebih murah. Tidak menabrak pura, lahan pertanian. Maka akan mudah diminati investor, sehingga biayanya tidak banyak dan mudah diwujudkan. Pembebasan lahan gampang karena tidak membebaskan terlalu banyak. Ini sederhana. Cuman sekarang mau apa tidak?” tegas Tamba. *
1
Komentar