Panggil Luhut, Jokowi Bahas ‘Panama Papers’

JAKARTA, NusaBali

Selain membahas soal kunjungan Luhut ke China, Presiden membahas mengenai keterlibatan mantan Menteri Perindustrian itu dalam Panama Papers.

"Ya lapor. Udah tadi," kata Luhut setelah menemui Presiden di kompleks Istana Kepresidenan. Setelah membahas masalah itu, Luhut mengaku Presiden tidak mempermasalahkannya. "Enggak ada masalah."

 

Dalam dokumen ‘Panama’ Luhut disebut sebagai direktur tunggal Mayfair. Luhut  mengklaim tidak tahu menahu tentang Mayfair International Ltd., sebuah perusahaan offshore yang tercantum dalam Panama Papers.

 

"Karena waktu itu, tahun 2006, saya tidak punya uang untuk buka perusahaan di luar, jadi untuk apa saya mendirikan perusahaan cangkang seperti itu", kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Senin (25/04) dilansir kompas.

 

Menurut investigasi tempo, nama Luhut disebut pada dokumen Panama Papers terkait Mayfair yang disebut didirikan pada 29 Juni 2006, dan beralamatkan di Seychelles, negara kepulauan di Samudera Hindia, bekas jajahan Inggris. Mayfair dinyatakan dimiliki oleh dua perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Kedua perusahaan itu disebut-sebut terkait dengan perusahaan milik Luhut, PT Toba Bara Sejahtra Tbk.

 

Ketika ditanyakan oleh wartawan BBC Indonesia, terkait kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, Luhut menyebut, "Itu (Toba) memang perusahaan saya. Tapi yang Persada-persada itu saya tidak tahu. Saya tidak pernah ada perusahaan di luar negeri."

 

Apakah sanggahannya ini berarti dirinya menilai Panama Papers mengungkap data palsu, Luhut tidak bisa memberikan jawaban tegas. "Saya tidak tahu. Itu alamat rumah saya, dibikin salah di situ. Alamat rumah saya dibilang di Mega Kuningan 11, saya tidak tinggal di sana."

 

Nama lain dari Indonesia yang disebut dalam Panama Papers adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis. Ketua BPK yang belakangan terlibat perseteruan dengan Gubernur Jakarta itu mengakui kebenaran dokumen itu, namun menyebut bahwa ia mendirikan perusahaan itu aats desakan anaknya.

 

Nama lain yang masuk dokumen Panama adalah Joko Tjandra. Buron kasus cessie Bank Bali, kata Jaksa Agung HM Prasetyo, seperti dilansir tempo dilindungi negara tempat ia bersembunyi, Papua Nugini.

 

Beberapa pekan terakhir, nama Joko kembali mencuat karena masuk daftar pemilik perusahaan di negara suaka pajak, Panama Papers, yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca. Mossack Fonseca diduga membantu Joko mengoperasikan perusahaan cangkang miliknya di British Virgin Islands, yang bernama Shinc Holding Limited, berdiri 2001.

Prasetyo melanjutkan, bahwa Joko juga makin susah disentuh di Papua Nugini karena ia sudah berganti kewarganegaraannya. Selain itu, lanjut Prasetyo, Joko terakhir dikabarkan memberi sumbangan luar biasa ke Papua Nugini. "Nah, kalau mereka melindungi terus seperti sekarang, agak sulit bagi kita. Itu persoalannya," ujarnya.

 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah berencana membentuk satuan tugas untuk menelusuri nama-nama yang tercantum dalam dokumen "Panama Papers".

 

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memberi instruksi untuk membahas hal tersebut.

"Saya pikir, dalam waktu dekat, akan segera digeneralisasi. Sudah ada rencana untuk rapat itu," ujar Prasetyo di kantornya di Jakarta, Senin (25/4) dilansir kompas.

 

Prasetyo mengatakan, pemerintah tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa nama-nama yang tertera dalam "Panama Papers" terkait dengan tindak pidana. Menurut dia, hal ini memerlukan verifikasi dan kajian bersama. Ia menambahkan, ada yang memanfaatkan perusahaan offshore untuk menghindari pajak, ada juga yang tidak.

 

"Persoalan kalau offshore dibentuk untuk menutupi kejahatan, misal untuk menampung hasil transaksi ilegal, dana terorisme, dana yang didapatkan dari peredaran narkoba, atau human trafficking," kata Prasetyo.

 

Presiden akan mengungkapkan sikap resminya terkait nama-nama warga negara Indonesia yang tercantum dalam dokumen "Panama Papers", jika data yang dimiliki sudah lengkap.  7