4 Pilar Perlu Masuk Kurikulum Pendidikan
Terpaparnya ASN dan masyarakat oleh radikalisme membuat Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta kepada pemerintah memasukkan materi empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) dalam kurikulum pendidikan.
JAKARTA, NusaBali
Bahkan jika perlu sejak pendidikan anak sejak usia dini (PAUD). “Dengan empat pilar MPR RI sejak dini, anak-anak akan memahami, menghayati, memiliki etika, moral, nasionalisme, mencintai dan komitmen mempertahankan NKRI itu sejak dini,” ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Kamis (22/11).
Sebab, kata politisi Golkar itu, masyarakat dan ASN (paratur sipil negara) saat ini banyak yang tertulari ideologi radikal, politik uang merajalela, korupsi dimana-mana dan minim moralitas. Alhasil biaya politik dan demokrasi menjadi sangat mahal.
Oleh karena itu, banyak orang baik, cerdas, dan berkualitas sulit dan tak bisa menjadi calon pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif lantaran tak punya modal. “Sehingga parpol pun banyak dikuasai pemodal. Ini yang harus dihentikan,” tegas Mahyudin.
Konsekuensi selanjutnya biaya politik calon kepala daerah (pilkada) juga mahal. Begitupula dengan pilpres. Akibatnya banyak terjadi korupsi hanya demi mengembalikan modal politik tersebut. “Maka, tak ada salahnya ada wacana amandemen konstitusi MPR,” imbuh Mayudin. *k22
Bahkan jika perlu sejak pendidikan anak sejak usia dini (PAUD). “Dengan empat pilar MPR RI sejak dini, anak-anak akan memahami, menghayati, memiliki etika, moral, nasionalisme, mencintai dan komitmen mempertahankan NKRI itu sejak dini,” ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Kamis (22/11).
Sebab, kata politisi Golkar itu, masyarakat dan ASN (paratur sipil negara) saat ini banyak yang tertulari ideologi radikal, politik uang merajalela, korupsi dimana-mana dan minim moralitas. Alhasil biaya politik dan demokrasi menjadi sangat mahal.
Oleh karena itu, banyak orang baik, cerdas, dan berkualitas sulit dan tak bisa menjadi calon pemimpin di eksekutif, legislatif dan yudikatif lantaran tak punya modal. “Sehingga parpol pun banyak dikuasai pemodal. Ini yang harus dihentikan,” tegas Mahyudin.
Konsekuensi selanjutnya biaya politik calon kepala daerah (pilkada) juga mahal. Begitupula dengan pilpres. Akibatnya banyak terjadi korupsi hanya demi mengembalikan modal politik tersebut. “Maka, tak ada salahnya ada wacana amandemen konstitusi MPR,” imbuh Mayudin. *k22
1
Komentar