Pertanian Bali Butuh Badan Penyangga
Adanya badan penyangga akan menguntungkan bagi penjual dan pembeli karena ada kepastian harga maupun ketersediaan produk hasil pertanian.
DENPASAR, NusaBali
Dibutuhkan badan penyangga, baik penyangga pembayaran maupun penyangga penanganan pasca panen untuk menjamin kontinuitas dan stabilitas harga produk pertanian lokal daerah Bali. Hal tersebut terungkap dalam Focus Discussion Group (FGD) pembahasan konsep Pergub Pemanfaatan dan Pemasaran Produk Pertanian Bali di Dinas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Bali di Jalan WR Supratman, Denpasar, Senin (29/10).
Dalam FGD yang dipimpin Kadis Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Ida Bagus Wisnuardhana, lembaga penyangga bisa menjadi salah satu solusi sejumlah persoalan terkait dengan pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian lokal. Di antaranya penyediaan cash flow, untuk kebutuhan yang mendesak bagi supplier. “Karena itulah, kami menilai lembaga penyangga pembayaran itu penting,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Hortikultura Indonesia (Aspehorti) Bali I Wayan Sugiarta.
Dari penjelasan Sugiarta, badan penyangga semacam penghubung antara produsen/supplier dengan konsumen. Untuk jasanya memberikan layanan cash flow mendahului, lembaga ini mendapat pendapatan dari potongan (faktur) penjualan. “Walau kami supplier biasa dengan sistem pembayaran tunda, tetapi merasa perlu adanya badan penyangga pembayaran, “ ujar Sugiarta.
Sementara Direktur Perusahan Daerah (Perusda) Bali I Nyoman Baskara mengatakan, soal badan penyangga adalah mekanisme yang paling ideal. “Menurut saya seperti itu,” ujar Baskara. “Karena dengan badan penyangga tersebut, petani dapat kepastian harga, bayar dan kepastian apa yang harus diproduksi.”
Dari sisi buyer atau konsumen, adanya badan penyangga akan member kepastian kontinuitas, kualitas, kuantitas dan harga yang bersaing. “Untuk itu perlu diketahui postur kebutuhan Bali terhadap produk pertanian, distribusinya,” ujar Baskara.
Dalam hal teknis, untuk menyangga produksi, Baskara menyatakan perlu giant storage, untuk menyimpan. “Namun tentu ini perlu investasi besar,” kata Baskara. “Penyangga pasca panen ini, juga menjamin stok stabil,” tambah Sugiarta. Dia menunjuk, bagaimana produksi buah kiwi di Australia, yang harganya stabil, baik pada musim panen atau tidak sedang musim, dengan sistem penyangga pasca panen.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ida Bagus Wisnuardhana, menyatakan banyak masukan terkait konsep Pergub Pemanfaatan dan Pemasaran Pertanian Lokal. “Nanti kami akan sempurnakan,” ujarnya.
Secara prinsip, jelas IB Wisnuardhana, penyempurnaan tersebut mesti tidak bertentangan dengan produk hukum yang ada diatasnya. Menguntungkan masyarakat/petani. “Tidak menimbulkan efek negative, merugikan bagi pihak lain. Saling menguntungkan,” ujar IB Wisnuardhana. *k17
Dibutuhkan badan penyangga, baik penyangga pembayaran maupun penyangga penanganan pasca panen untuk menjamin kontinuitas dan stabilitas harga produk pertanian lokal daerah Bali. Hal tersebut terungkap dalam Focus Discussion Group (FGD) pembahasan konsep Pergub Pemanfaatan dan Pemasaran Produk Pertanian Bali di Dinas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Bali di Jalan WR Supratman, Denpasar, Senin (29/10).
Dalam FGD yang dipimpin Kadis Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Ida Bagus Wisnuardhana, lembaga penyangga bisa menjadi salah satu solusi sejumlah persoalan terkait dengan pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian lokal. Di antaranya penyediaan cash flow, untuk kebutuhan yang mendesak bagi supplier. “Karena itulah, kami menilai lembaga penyangga pembayaran itu penting,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Hortikultura Indonesia (Aspehorti) Bali I Wayan Sugiarta.
Dari penjelasan Sugiarta, badan penyangga semacam penghubung antara produsen/supplier dengan konsumen. Untuk jasanya memberikan layanan cash flow mendahului, lembaga ini mendapat pendapatan dari potongan (faktur) penjualan. “Walau kami supplier biasa dengan sistem pembayaran tunda, tetapi merasa perlu adanya badan penyangga pembayaran, “ ujar Sugiarta.
Sementara Direktur Perusahan Daerah (Perusda) Bali I Nyoman Baskara mengatakan, soal badan penyangga adalah mekanisme yang paling ideal. “Menurut saya seperti itu,” ujar Baskara. “Karena dengan badan penyangga tersebut, petani dapat kepastian harga, bayar dan kepastian apa yang harus diproduksi.”
Dari sisi buyer atau konsumen, adanya badan penyangga akan member kepastian kontinuitas, kualitas, kuantitas dan harga yang bersaing. “Untuk itu perlu diketahui postur kebutuhan Bali terhadap produk pertanian, distribusinya,” ujar Baskara.
Dalam hal teknis, untuk menyangga produksi, Baskara menyatakan perlu giant storage, untuk menyimpan. “Namun tentu ini perlu investasi besar,” kata Baskara. “Penyangga pasca panen ini, juga menjamin stok stabil,” tambah Sugiarta. Dia menunjuk, bagaimana produksi buah kiwi di Australia, yang harganya stabil, baik pada musim panen atau tidak sedang musim, dengan sistem penyangga pasca panen.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Ida Bagus Wisnuardhana, menyatakan banyak masukan terkait konsep Pergub Pemanfaatan dan Pemasaran Pertanian Lokal. “Nanti kami akan sempurnakan,” ujarnya.
Secara prinsip, jelas IB Wisnuardhana, penyempurnaan tersebut mesti tidak bertentangan dengan produk hukum yang ada diatasnya. Menguntungkan masyarakat/petani. “Tidak menimbulkan efek negative, merugikan bagi pihak lain. Saling menguntungkan,” ujar IB Wisnuardhana. *k17
1
Komentar