nusabali

Mereka Kompak Ingin Lanjutkan Program JKBM

  • www.nusabali.com-mereka-kompak-ingin-lanjutkan-program-jkbm

Para Bupati/Walikota se-Bali penuhi undangan Gubernur Made Mangku Pastika untuk bertemu bahas kelanjutan program pro rakyat Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Kamis (17/3) sore.

Kali Pertama, Semua Bupati/Walikota Hadiri Undangan Gubernur

DENPASAR, NusaBali
Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar tersebut, para Bupati/Walikota kompak sepakat lanjut program JKBM.

Pertemuan Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Bali, Kamis sore, berlangsung selama 2 jam lebih, sejak pukul 15.10 Wita hingga 17.30 Wita. Pertemuan ini dibilang bersejarah, bukan karena semua kepala daerah setuju program JKBM dilanjutkan, demi rakyat miskin di Bali. Tapi, inilah untuk kali pertama seluruh Bupati/Walikota dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali kompak hadir. Bahkan, beberapa di antara mereka lengkap didampingi Wakil Bupati.

Informasinya, Gubernur Pastika memang mengundang para kepala daerah dengan catatan ‘tidak boleh diwakilkan’. kepala daerah yang hadir penuhi undangan Gubernur, Kamis kemarin, masing-masing Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri (didampingi Wabup Wayan Arta Dipa), Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (didampingi Wabup Ketut Suiasa), Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Jembrana Putu Artha (didampingi Wabup Made Kembang Hartawan), Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Bupati Bangli Made Gianyar (didampingi Wabup Sang Nyoman Sedana Arta), dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Pertemuan Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Bali ini dilakukan secara tertutup, media tidak dibolehkan masuk. kepada awak media, Gubernur Pastika pertemuan kemarin hanya pertemuan biasa.”Ya, ngopi-ngopi saja. Tumben disedikan kopi, padahal selama ini memang tidak disedikan kopi,” ujar Pastika seusai pertemuan.
Terkait masalah JKBM, menurut Pastika, pembahasannya belum final. Pastika menyebutkan pertemuan hanya untuk koordinasi. Namun, informasi yang dihimpun NusaBali, masalah koordinasi antar pemerintahan daerah dibicarakan dalam pertemuan kemarin. Termasuk juga dibahas masalah JKBM.

Bupati Tabanan, Putu Eka Wiryastuti, menyebutkan pertemuan yang digelar Gubernur harus diapresiasi. Soal JKBM, kata Eka Wiryastuti, Pemkab Tabanan tetap oke untuk dilanjut. “Kita tetap minta JKBM dilanjutkan. Di seluruh Bali, Kabupaten Tabanan lho paling banyak menyediakan anggaran untuk sharing JKBM,” ujar Srikandi PDIP yang menjabat Bupati Tabanan sejak 2010 ini.

Eka Wiryastuti mengatakan, Pemkab Tabanan siap melanjutkan program unggulan Pemprov Bali seperti JKBM yang menanggung pengobatan kesehatan masyarakat. “JKBM masih dibutuhkan, jadi kita sudah siap supaya program berlanjut,” ujar Bupati Wanita Pertama di Bali yang juga putri dari Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama ini.

Paparan senada juga disampaikan Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri. Menurut Srikandi Politik yang baru sebulan menjabat Bupati Karangasem ini, program JKBM sangat dibutuhkan rakyat di Gumi Lahar. Apalagi, masyarakat Karangasem selama ini banyak menggunakan JKPB, layanan pengobatan yang dibayar pemerintah. ”Kalau kami di Karangasem, justru paling berkepentingan hingga minta JKBM diteruskan,” ujar Mas Sumatri yang mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Karangasem 2009-20014.

Sedangkan Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, menyatakan JKBM tidak boleh dihentikan pelaksanaannya. “Kalaupun ada peraturan dan perundang-undangan yang berubah, ya undang-undangnya direvisi. Jangan berangus programnya,” ujar Suiasa.

Bahkan, politisi Golkar yang diusung PDIP sebagai Wabup Badung mendampingi Bupati Nyoman Giri Prasta ini menegaskan di Badung akan dilaksanakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), KBM, plus program kesehatan Manguwaras. “Wong tujuan kita menyehatkan masyarakat. Kalau sehat, masyarakat kita sejahtera. Masa kepentingan masyarakat harus dikorbankan gara-gara perundang-undangan. Ya, revisi saja aturannya,” ujar Suiasa.

Menurut Suiasa, dalam pertemuan kemarin, disepakati masalah JKBM akan dikoordinasikan Gubernur Pastika dengan pemerintah pusat.”Masalah JKBM intinya akan dikoordinasikan dulu dengan pemerintah pusat,” ujar politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan yang mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini. 7 nat

Komentar