Komisi IV Kunjungi SDN 1 Buduk
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung turun ke lapangan menyikapi sengketa lahan di SDN 1 Buduk, Kecamatan Mengwi.
MANGUPURA, NusaBali
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra dan didampingi anggota Nyoman Gede Wiradana, Ida Bagus Alit Arga Parta dan Made Wardhana. Rombongan Komisi IV diterima oleh sejumlah pihak di SDN 1 Buduk. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung Ketut Widia Astika, Perbekel Buduk, UPT Disdikpora Kecamatan Mengwi.
Usai melakukan kunjungan Nadi Putra mengatakan, walau sempat terjadi penyegelan sekolah namun aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Buduk sudah berjalan normal. “Kegiatan belajar tidak ada yang terganggu, semua siswa belajar seperti biasa. Namun masalah ini kami harapkan cepat diselesaikan, utamanya masalah pensertifikatan tanah ini,” ungkapnya.
Terkait kasus penyegelan pintu gerbang yang sempat heboh beberapa waktu lalu, menurutnya bukan pertama kali kasus ini, tapi sudah beberapa kali. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah harus cepat melakukan penyelesaian pensertifikatan lahan-lahan sekolah di Badung agar tidak lagi muncul permasalahn seperti ini.
Mengenai status sekolah, politisi asal Kerobokan itu menyatakan adalah hibah dari Pemprov Bali ke Badung. Namun proses pensertifikatannya belum jelas. “Kami minta bagian aset Pemerintah Kabupaten Badung segera melakuan gerakan data dan proses aset-aset yang belum tersertifikatkan. Karena saya yakin masih banyak sekolah-sekolah di Badung yang lahannya belum tersertifikatkan,” pesannya.
“Dari data yang kami peroleh di Disdikpora sebanyak 29 sekolah yang lahannya belum beres pensertifikatannya. Hal ini mesti disikapi cepat agar tak terulang kasus yang sama dengan SDN 1 Buduk,” harap politisi Partai Golkar itu. *asa
Usai melakukan kunjungan Nadi Putra mengatakan, walau sempat terjadi penyegelan sekolah namun aktivitas belajar mengajar di SDN 1 Buduk sudah berjalan normal. “Kegiatan belajar tidak ada yang terganggu, semua siswa belajar seperti biasa. Namun masalah ini kami harapkan cepat diselesaikan, utamanya masalah pensertifikatan tanah ini,” ungkapnya.
Terkait kasus penyegelan pintu gerbang yang sempat heboh beberapa waktu lalu, menurutnya bukan pertama kali kasus ini, tapi sudah beberapa kali. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah harus cepat melakukan penyelesaian pensertifikatan lahan-lahan sekolah di Badung agar tidak lagi muncul permasalahn seperti ini.
Mengenai status sekolah, politisi asal Kerobokan itu menyatakan adalah hibah dari Pemprov Bali ke Badung. Namun proses pensertifikatannya belum jelas. “Kami minta bagian aset Pemerintah Kabupaten Badung segera melakuan gerakan data dan proses aset-aset yang belum tersertifikatkan. Karena saya yakin masih banyak sekolah-sekolah di Badung yang lahannya belum tersertifikatkan,” pesannya.
“Dari data yang kami peroleh di Disdikpora sebanyak 29 sekolah yang lahannya belum beres pensertifikatannya. Hal ini mesti disikapi cepat agar tak terulang kasus yang sama dengan SDN 1 Buduk,” harap politisi Partai Golkar itu. *asa
Komentar