Wedakarna Ingatkan RS Indera Sudah Dianggarkan di APBD

DENPASAR, NusaBali

Intinya, Arya Wedakarna meminta pejabat jangan egois hingga mengorbankan rakyat, Pemprov juga diingatkan jangan cengeng dan harus lanjutkan pengembangan RS Indera yang sudah dianggarkan sebesar 120 miliar di APBD Bali 2016.

Dalam pertemuan membahas masalah RS Indera yang digelar di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin, hadir Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya, Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr Luh Sri Armini, Dirut RS Indera dr Made Yuniti, Kabag Hukum Pemkot Denpasar I Made Toya, Kadis Tata Ruang-Perumahan Kota Denpasar I Made Kusuma Diputra, hingga pentolan Komisi III DPRD Denpasar Made Semara.

Arya Wedakarna yang duduk di Komite III DPD RI---antara lain membidangi masalah kesehatan, pendidikan, pemuda-olahraga, agama, kebudayaan, kesejahteraan sosial---menyatakan khawatir sarat kepentingan politik Pilgub Bali 2018 di balik kisruh pengembangan RS Indera ini. "Hati-hati, ini permainan tingkat tinggi. Seberapa lama sih kalian menjadi kepala dinas, pasti nanti akan dimutasi kan?" tandas Wedakarna.

Terkait kisruh RS Indera ini, Wedakarna mendukung pengembangan rumah sakit demi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pihaknya juga menghormati alasan Pemkot Denpasar yang dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2014, secara otomatis menghambat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pengembangan RS Indera.

Melihat anggaran yang sudah disetujui melalui APBD Bali 2016 sebesar Rp 120 miliar, perjuangan di APBN sebesar Rp 23 miliar, plus bantuan dari pemerintah Australia sebesar Rp 30 miliar, Wedakarna pun minta supaya pengembangan RS Indera dilanjutkan. "Silahkan dilanjutkan saja. Cari jalan tengah-lah,” jelas Senator yang mantan Rektur Universitas Mahendradatta Denpasar ini.

“Harus ada pertemuan antar eksekutif. Kita bisa fasilitasi rapat yang lebih besar, yang penting Walikota, Penjabat Walikota, dan Gubernur sebagai eksekutor bisa menuntaskan masalah ini. Saya rasa ini cuma masalah komunikasi saja, pasti tuntas kok. Agar tidak gaduh, eksekutif jangan terlalu banyak komentar, agar jangan jadi isu politik," imbuhnya.

Dari pertemuan yang berlangsung selama 2 jam sejak siang pukul 13.30 Wita hingga sore pukul 15.30 Wita tersebut, Wedakarna mengeluarkan beberapa rekomendasi. Pertama, Wedakarna meminta supaya pasien mata yang mencapai 200 orang per hari di RS Indera tetap mendapatkan pelayanan.  

"Apapun kreasi dari Pemprov Bali dan Dirut RS Indera, kami dukung karena pelayanan tidak boleh terhenti hanya gara-gara urusan teknis administrasi pemerintahan," tegas Wedakarna yang merupakan satu dari empat anggota DPD RI 2014-2019 Dapil Bali---selain Gede Pasek Suardika, I Kadek Lolak Atrimbawa, AA Ngurah Oka Ratmadi.

Kedua, pihaknya meminta harus ada saling pengertian antara Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. "Kita hormati keputusan pembatalan Perwali oleh Gubernur. Di samping itu, kita juga hormati pandangan dari Pemkot Denpasar yang belum mengeluarkan izin karena terkait dengan tata ruang," katanya.

Dalam perbincangan terpisah dengan NusaBali, tadi malam, Wedakarna juga mengungkap fakta baru terkait kisruh pengembangan RS Indera yang berlokasi di Jalan Angsoka Denpasar. Wedakarna mengingatkan, lolosnya anggaran pengembangan RS Indra sebesar Rp 120 miliar di APBD Bali 2016, menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, anggaran senilai Rp 120 miliar itu lolos di APBD atas persetujuan Fraksi PDIP DPRD Bali.

Selanjutnya...