Prabowo Janji Pelajari Dulu soal Tapera

Prabowo bilang pihaknya selaku pemerintah baru nantinya akan mempelajari terlebih dahulu program Tapera. Lebih lanjut Prabowo menyatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik atas masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat dari pemberlakuan program Tapera.

"Kita akan pelajari dan mencari solusi yang terbaik. Oke," kata Prabowo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikcom, Kamis (6/6).

Namun, ketika ditegaskan lagi mengenai apakah ada kepastian kebijakan Tapera akan dijalankan pada pemerintahannya kelak, Prabowo tak mau menjawab.

Lewat program Tapera, buruh ataupun pekerja dengan gaji di atas upah minimum harus membayar 3% dari gajinya. Iuran ini akan menjadi tabungan perumahan pekerja yang bisa digunakan untuk manfaat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) murah, kredit pembangunan rumah, dan kredit renovasi rumah.

Di sisi lain apabila pekerja tak mau menggunakan manfaat Tapera, nantinya tabungan tersebut dikembalikan saat pensiun dengan nominal ditambah pemupukan atau imbal hasil dari pengelolaan yang dilakukan BP Tapera. Terpisah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons program Tapera yang banyak diprotes masyarakat. Basuki menyebut program tersebut tidak perlu diburu-buru.

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016. Lalu ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).

Di sisi lain, ia menyebut ada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana Rp 105 triliun dari APBN untuk BP Tapera. Sedangkan dana dari iuran Tapera selama 10 tahun akan terkumpul Rp 50 triliun.

"Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," sebut Basuki.

Program ini menuai protes dari banyak pihak, salah satunya kalangan buruh yang turun ke jalan hari ini memprotes kebijakan Tapera.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iuran di mana meski mengangsur selama 10 hingga 20 tahun buruh tetap saja tidak mendapat kepastian bisa memiliki rumah.

Dalam Tapera, kata dia, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," kata Said Iqbal. 7