216 PPS Bangli Dilantik, KPU Minta Jaga Netralitas

Ketua KPU Bangli Kadek Adiawan mengatakan, berdasarkan hasil rektrutmen atau tahapan yang telah dilakukan, mulai dari pendaftaran, seleksi CAT, wawancara, kini bisa dilakukan pelantikan PPS. 

Diakui, dalam proses rekrutmen ada beberapa kendala seperti saat pelaksanaan CAT dan wawancara. Pada proses tersebut ada beberapa pelamar tidak bisa hadir karena sakit. 

PPS se-Kabupaten Bangli yang dilantik sebanyak 216 orang. Jumlah tersebut tersebar di 72 desa/kelurahan. “Masing-masing desa/kelurahan ada 3 orang PPS. Sehingga total 216 PPS yang kini dilantik,” ucap Kadek Adiawan. 

Kata Kadek Adiawan, selain pelantikan secara tatap muka, dilakukan pula pelantikan secara daring. Hal ini karena ada beberapa orang dalam kondisi sakit. Usai pelantikan serta pengambilan sumpah dilanjutkan dengan bimbingan teknis kepada seluruh PPS. 

“Bimbingan teknis gunanya, bagaimana PPS ini nantinya bisa bekerja. Setelah dilantik langsung bekerja, berkoordinasi dengan perbekel/lurah, berkaitan dengan sekretariat. Selain itu, dalam waktu dekat sudah dilakukan rekutmen Pantarlih yang akan bertugas untuk pemutakhiran data pemilih,” kata Kadek Adiawan. 

Bimbingan teknis yang dilaksanakan kali ini khusus berkaitan dengan kelembagaan, kode etik, dan pemutakhiran data pemilih. Nantinya, di setiap tahapan, akan diberikan bimbingan teknis. Sehingga di setiap tahapan akan ada bimbingan teknis sebelum tahapan dilaksanakan. 

“Harapan kami, teman-teman PPS bisa bekerja sesuai ketentuan. Semua mata telah melihat PPS yang dilantik sebagai penyelenggara, tidak boleh menunjukkan kecenderungan pada salah satu pasangan calon, tim kampanye atau partai politik peserta pilkada,” tegas Kadek Adiawan. 

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan pelantikan PPS dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Bali. Dengan dilantikan PPS ini, untuk selanjutnya pemutakhiran data, sosialisasi, dan persiapan pilkada secara umum sudah akan dilakukan.

“Seluruh proses sudah kita lakukan, mudah-mudahan tidak ada lagi kecolongan, mungkin ada yang jadi anggota partai politik. Jika ada ditemukan, masyarakat agar segera menyampaikan dan kita akan ganti. Saya ingin menjaga integritas penyelenggara. Yang sampai saat ini di Bali bisa kita acungi jempol. Kita meraih predikat cukup bagus di nasional dalam rangka penyelenggaraan Pileg kemarin,” ujar Lidartawan.

Dia menekankan, pilkada ini jangan dianggap remeh. Pilkada sangat berisiko, jangan sampai ada penyelenggara memihak. “Pilkada hajatan yang dekat dengan masyarakatnya. Sangat mudah diprovokasi. Mudah-mudah di Bali, dengan komunikasi dengan para kandidat itu semua tidak akan terjadi,” tandas Lidartawan. 

Lidartawan berharap, masyarakat Bali yang tingkat partisipasi sudah cukup tinggi pada Pileg kemarin, bisa disalurkan kembali partisipasinya. Jika partisipasi tinggi maka legalitas pemimpin lebih baik. “Mari kita ke TPS pada 27 November 2024, memilih bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serta gubernur dan wakil gubernur,” kata Lidartwan. 7 esa