Luhut Minta WNA Pengedar Narkoba Ditindak Tegas

Usai memberikan arahan kepada ratusan anggota penyidik Polri saat Rakernis Bareskrim di Kuta, Badung, Selasa (14/5) Luhut mengatakan meminta agar turis asing yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan judi online diusir dari Indonesia. "Saya sampaikan orang-orang yang bikin kacau di negeri kita turis asing yang mungkin juga main narkoba atau judi online atau keributan jangan dibiarkan masuk Indonesia lagi," tegasnya.

Hal tersebut juga sudah dikoordinasikannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk penanganan WNA yang berulah di Indonesia. Dia menilai kehadiran orang-orang yang membuat kekacauan di Indonesia mengacaukan iklim investasi di Indonesia. Luhut menyatakan akan membuat pertemuan khusus dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun aturan untuk menindak WNA yang terlibat narkoba.

"Orang akan nyaman datang ke Indonesia kalau mereka nyaman, mereka terlindungi dari tindakan yang tidak baik seperti narkoba. Minggu depan (saya) akan membuatkan rapat untuk menyusun suatu aturan supaya itu diberlakukan," ucap Luhut. Dia menjelaskan Polri memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi terutama menjaga keamanan agar investor merasa aman berinvestasi di Indonesia. Karena itu, dia meminta jajaran Polri untuk menjaga iklim investasi yang sekarang ini dinilai baik.

"Saya melihat peran Polri sangat penting, karena peran Polri harus menjaga bagaimana investasi di Indonesia itu nyaman. Karena investasi menjadi kunci untuk kemajuan ekonomi kita kedepannya," ujarnya. Sejauh ini kata Luhut, Polri bekerja dengan baik tetapi kejahatan masih meningkat. Untuk lima tahun ke depan, kata Luhut, dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jalan Tol Trans Sumatera dan beberapa proyek strategis nasional lainnya masih bisa dibiayai oleh APBN. “Dana APBN penghematan (melalui) digitalisasi hampir di semua lini secara bertahap sekarang sedang berjalan itu, saya kira bisa menaikkan PDB kita 1 persen atau sampai 1,5 persen ke depan ini dengan penerimaan pajak yang lebih baik, dan itu saya kira seputar angka Rp500 triliun,” tuturnya.

Sementara Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan Rakernis ini digelar selama tiga hari 14-16 Mei 2024. Selain menghadirkan Menko Marves sebagai pembicara juga menghadirkan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan narasumber dari KPU dan Bawaslu. 

Rekernis dengan tema ‘Polri yang Presisi Guna Mendukung Proses Demokrasi dan Ekonomi yang Inklusif dan Keberlanjutan’ ini dihadiri langsung oleh 159 orang peserta. Sementara itu 12.000 peserta lainnya mulai dari Mabes Polri, seluruh Polda, Polres, dan Polsek mengikuti lewat online. "Tema yang diangkat ini sejalan dengan program pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Polri berkepentingan untuk mendukung dengan menciptakan kondusivitas wilayah, kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami akan menegakkan hukum untuk mendukung investasi dan perekonomian Indonesia," tegasnya. 7 pol, ant