Asita Minta Pemerintah Dukung BBTF

Ketua DPD Asita Bali, I Putu Winastra menyampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Asita Bali, yang digelar di The Meru, Sanur, Rabu (17/4).

“Kita patut berbangga, dimana pemerintah dan seluruh stakeholder pariwisata wajib, mendukung event bergengsi ini,” ujarnya.

BBTF kata Winastra  merupakan program unggulan Asita Bali, dan merupakan  satu-satunya  event promosi pariwisata bertaraf internasional yang dimiliki Indonesia saat ini, dimana lahirnya di Pulau Bali, melalui Asita Bali.

“Harapan kami, BBTF harus didukung karena setiap tahun ada,” ujarnya.

Pada BBTF yang  ke -10 tahun 2024 mengusung thema, Exploring and Experiencing Sense of Indonesia’s Beauty. Salah satu tujuannya memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisata pertama dengan mengangkat  beragam atraksi wisata. BBTF 2024, menargetkan 400 buyer dari 51 negara dan 250 seller dari seluruh Indonesia.

Kata dia BBTF  bisa eksis membutuhkan konsistensi, kolaborasi dan dukungan semua pihak, sehingga BBTF semakin kuat dan semakin besar. Selain meminta dukungan penyelenggaraan BBTF,  dalam rakerda kemarin Winastra juga ‘curhat’ tentang   sejumlah persoalan pariwisata Bali yang berkaitan dengan Asita. Diantaranya dampak dari digitalisasi.

“Dulu sebelum ada digitalisasi, BPW boleh dikatakan sangat disanjung-sanjung. Namun ketika  zaman digitalisasi, sering  Asita dipandang sebelah mata,” protes Winastra.

Asita sendiri sudah 53 tahun berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata Indonesia.

Dia juga  meminta BPW anggota Asita mendapat  privilege di seluruh DTW yang ada di Bali, mengingat Asita dipayungi Perda  Nomor 5/2020 tentang Standar  Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dan Pergub 28/2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

“Sangat tidak elok, anggota kami yang bisa membawa 1.000 sampai 2.000  tamu dalam sebulan, membayar sama dengan tamu yang datang sekali hanya setahun,” protesnya.

Karena itu lanjutnya kalau ingin menata pariwisata dengan baik, hulu atau aturannya harus tata dengan baik.

Asita lanjut Winastra meminta law enforcement (penegakan hukum) pada pelanggar hukum pada destinasi industri pariwisata secara menyeluruh. Karena jika tidak, akan memberikan image yang kurang bagus pada destinasi. Contohnya adalah aksi jambret yang banyak menimpa anggotanya.

Asita meminta Pemerintah membantu memberikan fasilitas kepada industri pariwisata, khususnya BPW untuk berpromosi di dalam dan luar negeri. Harapannya ke depan,  pemerintah bisa mengajak Asita atau BPW berpromosi ke luar negeri dan sekaligus mempromosikan destinasi. 

“Sejak saya menjabat sebagai Ketua Asita, belum pernah diajak berpromosi ke luar negeri,” ujarnya.

Rakerda II Asita Bali dibuka Asisten Administrasi Umum Pemprov Bali, I Dewa Putu Sunartha mewakili Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Selain anggota Asita, hadir kalangan asosiasi industri pariwisata Bali. Diantaranya Gabungan Industri Pariwisata Bali (GIPI Bali), PHRI Bali, HPI Bali, IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association), AHLI (Association of Hospitality Leaders Indonesia), Bali Villa Association (BVA) dan yang lain. K17.