Taman Pancing Pemogan: Antara Potensi Wisata dan Regulasi

Saat ini, Taman Pancing masih berstatus sebagai area DAS (Daerah Aliran Sungai) yang dilindungi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Hal ini menyebabkan aktivitas wisata di sana dinilai ilegal lantaran belum memiliki izin resmi.

Menyadari potensi besar Taman Pancing, Pemerintah Desa Pemogan tak tinggal diam. Berbekal aspirasi masyarakat, mereka telah mengajukan surat permohonan penyerahan kewenangan pengelolaan wilayah sungai dari BWS kepada Pemerintah Kota Denpasar.

“Harapannya, Taman Pancing ini bisa menjadi destinasi wisata resmi dan dikelola secara sah oleh desa,” ujar I Made Suwirya, Kepala Desa Pemogan, kepada NusaBali.com, Minggu (24/3/2024).

Proses menuju legalitas diakui tak mudah. Desa Pemogan melalui BUMDes-nya telah mengajukan permohonan ke BWS dan diteruskan ke Dirjen Air Kementerian PUPR RI.

“Berdasarkan hasil rapat terakhir di tanggal 4 Desember 2023, diputuskan bahwa BUMDes akan diberi kesempatan berusaha dan tinggal diajukan, tapi sifatnya terbatas untuk penggunaan boat saja,” ungkap Suwirya.

“Hiburan lain dan usaha UMKM di sepanjang bantaran sungai masih belum diizinkan,” imbuhnya.

Hal ini selaras dengan arahan dari Pemkot Denpasar dan OPD terkait, yang menekankan pentingnya menjaga fungsi utama area Taman Pancing sebagai DAS. Pemerintah juga memiliki rencana untuk menata kawasan taman pancing, seperti membangun pagar kawat sepanjang 3,8 km dan penerangan jalan sedang diupayakan.

“Tahun 2024 ini, pembangunan pagar kawat disetujui. Penerangan dari BWS akan diusulkan ke walikota menggunakan skema APBD,” papar Suwirya.

Suwirya optimis, legalitas dan penataan Taman Pancing akan membuka lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. “Mari kita manfaatkan momentum ini untuk mengembangkan Taman Pancing,” ajaknya.