Membangun AI Bertanggung Jawab: Bappenas dan GIZ Bersinergi Ciptakan Kebijakan Etis

DENPASAR, NusaBali.com - Program Pelatihan Etika Artificial Intelligence (AI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah sukses ditutup pada Senin (4/3/2024).

Pelatihan yang berlangsung sejak November 2023 hingga akhir Februari 2024 ini bertujuan untuk membekali para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mendorong penggunaan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Menurut Andreas Bondan Satriadi, Perencanaan Ahli Pertama Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, peserta dari berbagai kementerian dan lembaga telah diberikan arahan mengenai batasan penggunaan AI dalam digitalisasi. 

"Ada sekitar 30 peserta dari Kementerian Kominfo, Bappenas, akademisi, dan kementerian/lembaga lain, targetnya diharapkan setelah pelatihan ini para pembuat kebijakan dapat memasukkan unsur etika AI dalam penyusunan kebijakannya karena selama ini belum banyak," ungkapnya dalam acara penutupan yang dilangsungkan di Annika Linden Center, Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar..

Dalam kesempatan yang sama, Daniel Schroeder, Head of Digital Transformation Center (DTC) Indonesia GIZ, menyatakan harapannya agar para pembuat kebijakan dapat memperoleh pengetahuan yang memadai untuk mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab. 

Pihaknya pun ingin membantu menciptakan pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan terhadap AI.

Hasil dari pelatihan ini adalah ringkasan kebijakan praktis untuk panduan pembuat kebijakan, yang difokuskan pada inklusivitas dan tanggung jawab, serta berdasarkan input dari pemangku kepentingan. 

Andreas menambahkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemerintah pusat, tetapi juga akan dikembangkan hingga ke pemerintah daerah. "Tantangan dari digitalisasi justru paling dekat dengan daerah, apalagi setiap daerah kerap dihadapkan pada kekhasannya masing-masing seperti ciri bahasa daerah yang berpotensi dimanfaatkan untuk hal yang salah," ujarnya.

Pelatihan ini juga sejalan dengan arahan dari Kementerian PPN/Bappenas untuk mendorong inklusi teknologi bagi masyarakat termarjinalkan, termasuk penyandang disabilitas. 

Itu sebabnya, acara penutupan program dilangsungkan di Annika Linden Center, yang menjadi rumah bagi tiga organisasi nirlaba lokal yang fokus pada penyandang disabilitas, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan inklusi teknologi.

Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program ini, diharapkan para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengarahkan perkembangan AI yang bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.