Pemkot Masih Tunggu Data Penerima PKH 2024 dari Kemensos
DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang direncanakan tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar pertengahan Februari 2024.
“Bisa jadi PKH tersalurkan paling cepat habis pemilu atau pertengahan Februari 2024. Sampai saat ini kami belum mendapatkan data dari Kemensos,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty di Denpasar, Senin (5/2/2024).
Pihaknya selama ini dapat mengetahui jumlah total KPM dan total nominal besaran PKH yang tersalurkan di wilayah Kota Denpasar. Sedangkan untuk data KPM yang menyangkut nama penerima dan alamatnya ada di PT Pos Indonesia (Persero) yang bertugas menyalurkan dana PKH.
“Kami mendapatkan informasi dana PKH yang sudah tersalurkan itu untuk di wilayah Pulau Jawa, sedangkan untuk Bali belum. Memang harus ditunggu dulu karena penyalurannya itu bertahap,” ucap Laxmy.
Laxmy menambahkan setiap triwulan besaran volume dana PKH itu berbeda, tergantung juga pada kondisi perubahan sejumlah komponen dari PKH di setiap keluarga yakni meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Terkait bansos dari pemerintah pusat, terutama dari Kemensos yang sudah tersalurkan di Denpasar, yakni bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk lima KPM di Denpasar
“Kemensos telah merealisasikan bantuan RST di Kota Denpasar sebesar Rp 100 juta untuk lima KPM. Nilai bantuan program RST yang diberikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp 20 juta,” ujar Laxmy.
Program RST merupakan bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Di awal 2024 ini bantuan sosial yang sudah tersalurkan lebih banyak melalui peran CSR dari swasta. Nanti mulai dari April, kami berencana memberikan pelatihan kemiskinan ekstrem, kemudian sekitar bulan Juni akan ada pelatihan kepada anak yatim piatu,” ucap Laxmy.
Koordinator PKH Kota Denpasar Asa Ismansyah menyampaikan sejauh ini belum ada info resmi penyaluran dana PKH untuk wilayah Denpasar. “Tetapi kemungkinan paling cepat setelah Pemilu 2024,” ujarnya.
Asa mengemukakan setiap KPM mendapatkan bantuan dana PKH berbeda-beda, tergantung kondisi komponen PKH di setiap keluarga penerima.
Komponen PKH meliputi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan anak usia dini hingga balita, kemudian komponen pendidikan meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA, serta komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.
Besar PKH yang diterima setiap KPM tergantung dari komponen keluarganya, di antaranya untuk indeks per tiga bulan kategori ibu hamil sebesar Rp 750 ribu, kemudian anak usia 0-6 tahun sebesar Rp 750 ribu, anak SD Rp 225 ribu, anak SMP Rp 375 ribu, anak SMA Rp 500 ribu, disabilitas berat Rp 600 ribu, dan lanjut usia (lansia) 70 tahun ke atas sebesar Rp 600 ribu.
Sebelumnya pada triwulan IV tahun 2023 total alokasi PKH di Kota Denpasar sebanyak 1.933 KPM dengan nilai lebih dari Rp 1,79 miliar, namun realisasinya 1.867 KPM dengan nilai Rp 1,75 miliar lebih. Ada 44 KPM yang dengan status gagal bayar dan 12 KPM yang dengan status sisa atau blokir. 7 ant
Pihaknya selama ini dapat mengetahui jumlah total KPM dan total nominal besaran PKH yang tersalurkan di wilayah Kota Denpasar. Sedangkan untuk data KPM yang menyangkut nama penerima dan alamatnya ada di PT Pos Indonesia (Persero) yang bertugas menyalurkan dana PKH.
“Kami mendapatkan informasi dana PKH yang sudah tersalurkan itu untuk di wilayah Pulau Jawa, sedangkan untuk Bali belum. Memang harus ditunggu dulu karena penyalurannya itu bertahap,” ucap Laxmy.
Laxmy menambahkan setiap triwulan besaran volume dana PKH itu berbeda, tergantung juga pada kondisi perubahan sejumlah komponen dari PKH di setiap keluarga yakni meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Terkait bansos dari pemerintah pusat, terutama dari Kemensos yang sudah tersalurkan di Denpasar, yakni bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk lima KPM di Denpasar
“Kemensos telah merealisasikan bantuan RST di Kota Denpasar sebesar Rp 100 juta untuk lima KPM. Nilai bantuan program RST yang diberikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp 20 juta,” ujar Laxmy.
Program RST merupakan bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Di awal 2024 ini bantuan sosial yang sudah tersalurkan lebih banyak melalui peran CSR dari swasta. Nanti mulai dari April, kami berencana memberikan pelatihan kemiskinan ekstrem, kemudian sekitar bulan Juni akan ada pelatihan kepada anak yatim piatu,” ucap Laxmy.
Koordinator PKH Kota Denpasar Asa Ismansyah menyampaikan sejauh ini belum ada info resmi penyaluran dana PKH untuk wilayah Denpasar. “Tetapi kemungkinan paling cepat setelah Pemilu 2024,” ujarnya.
Asa mengemukakan setiap KPM mendapatkan bantuan dana PKH berbeda-beda, tergantung kondisi komponen PKH di setiap keluarga penerima.
Komponen PKH meliputi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan anak usia dini hingga balita, kemudian komponen pendidikan meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA, serta komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.
Besar PKH yang diterima setiap KPM tergantung dari komponen keluarganya, di antaranya untuk indeks per tiga bulan kategori ibu hamil sebesar Rp 750 ribu, kemudian anak usia 0-6 tahun sebesar Rp 750 ribu, anak SD Rp 225 ribu, anak SMP Rp 375 ribu, anak SMA Rp 500 ribu, disabilitas berat Rp 600 ribu, dan lanjut usia (lansia) 70 tahun ke atas sebesar Rp 600 ribu.
Sebelumnya pada triwulan IV tahun 2023 total alokasi PKH di Kota Denpasar sebanyak 1.933 KPM dengan nilai lebih dari Rp 1,79 miliar, namun realisasinya 1.867 KPM dengan nilai Rp 1,75 miliar lebih. Ada 44 KPM yang dengan status gagal bayar dan 12 KPM yang dengan status sisa atau blokir. 7 ant
Komentar