Kemenkumham Jalin Koordinasi dengan KPU Bali

Koordinasi intens dilakukan lantaran jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai 3.935 orang.

Romi mengatakan dari 3.935 WBP di seluruh UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali yang masuk dalam daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, meliputi 3.618 laki-laki dan 317 perempuan. Untuk itu, guna memastikan WBP dapat menyalurkan hak pilih, lanjutnya, koordinasi dengan KPU Bali intens dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di dalam Lapas dan Rutan.

“Kami akan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam Lapas dan Rutan. Petugas KPU akan datang ke Lapas dan Rutan untuk membantu WBP menggunakan hak pilihnya,” ujar Romi, Minggu (4/2).

Romi menekankan hak pilih adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara, termasuk WBP. Hak memilih WBP diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bagian integral dari persamaan hak setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dia berkomitmen untuk memastikan setiap WBP dapat memperoleh haknya dengan lancar dan aman.

Romi juga mengajak seluruh WBP untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan menentukan masa depan bangsa. Dia juga mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, serta menghindari konflik akibat perbedaan pilihan politik.

“Kami mengimbau kepada seluruh WBP untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jaga persatuan, kerukunan, dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu,” imbaunya. 7 ol3