Tebus Pupuk Subsidi Cukup Bawa KTP

JAKARTA, NusaBali - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan para petani cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan pupuk subsidi. Menurutnya kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap produksi dan nasib petani. Hal ini disampaikan Amran saat menghadiri kegiatan temu pekebun di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

"Cara mengambil pupuknya tidak usah macam-macam dan jangan ada yang mempersulit. Cukup hanya menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk subsidi," kata Amran dalam keterangan tertulis, seperti dilansir detikcom, Sabtu (3/2).

Bersamaan dengan itu Amran juga mengingatkan agar para pengecer dan distributor pupuk tidak mempermainkan proses jual beli yang telah disubsidi pemerintah. Ia memastikan jika ada terbukti berbuat curang, Amran tak segan-segan untuk mencabut izin usaha bahkan menggiringnya pada proses hukum pidana alias melakukan tuntutan hukum.

"Para pengecer tolong jangan mempersulit, kalau ada yang mempersulit saya cabut izinnya. Sekali lagi, kalau ada pengecer yang macam-macam saya ikuti di belakangnya. Semua distributor yang memainkan nasib petani saya akan cabut," tegas Amran.

Tak sampai di situ, Amran juga mengancam para pejabat Kementan yang tidak serius mengawasi jalanya pendistribusian pupuk subsidi di seluruh Indonesia. Ia mengaku pernah mencopot beberapa pejabatnya beberapa tahun lalu karena kedapatan tidak serius dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau bapak gagal mengawasi distributor dan memainkan petani, maka jabatan bapak taruhannya. bapak ibu dengar baik-baik, waktu saya ditakdirkan mentri 5 tahun, ada 1.500 yang aku copot dan ada 700 yang aku kirim ke penjara. Sekarang sudah (jumlah pupuk subsidi) ditambah oleh bapak presiden masa kita mau main-main," katanya.

Perlu diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kuota pupuk bagi jalanya produksi di musim tanam 2024.

Menurut Amran, Jokowi berharap dengan adanya penambahan anggaran ini mampu menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat yang mencapai swasembada pangan dan menekan angka impor. Sebab pertanian sendiri merupakan sektor yang paling dasar dalam memperkokoh ketahanan negara.

Ia menjelaskan, tanpa makanan negara akan mengarah pada konflik dan kehancuran. Maka dari itu, Mentan berharap semua pihak terlibat langsung pada jalanya pembangunan pertanian nasional.

"Ingat, pangan itu identik dengan ketahanan negara, jadi kalau pangan bermasalah negara bermasalah. Artinya negara yang bergerak di sektor pertanian itu adalah pahlawan yang sesungguhnya. Kalau krisis pangan di Indonesia tidak bisa ditangani dengan baik, maka yang terjadi adalah negara kelaparan. Kita harus antisipasi karena sekarang ada 44 negara yang terancam kelaparan," pungkasnya.7