Pembayaran Proyek Pemerintah Ngadat
BKK Provinsi Bali Belum Cair
SINGARAJA, NusaBali - Pelaksana proyek milik pemerintah di Buleleng kini harap-harap cemas. Mendekati penghujung tahun 2023 ini, pencairan anggaran untuk pembiayaan proyek tersendat.
Informasi yang berkembang di Buleleng, keterlambatan pembayaran ini terjadi karena sumber anggaran pembangunan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali belum tersedia. Proyek dengan biaya bersumber dari BKK yang masih tersendat pencairan dana pembangunannya. Di antaranya, pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng senilai Rp 7 miliar dan proyek pembangunan jalan Segara Rupek Rp 15 miliar.
Proyek lainnya pembangunan dua kantor kelurahan di Kecamatan Buleleng. Kantor Lurah Liligundi dengan nilai kontrak Rp 338,8 juta dan Kantor Kelurahan Penarukan dengan nilai kontrak Rp 159 juta.
Kedua proyek itu dikerjakan CV Krisna Putra Bali. Hingga saat ini dengan progress pengerjaan 50-70 persen penyedia proyek belum menerima pembayaran proyek 30 persen. Situasi ini membuat pelaksana proyek kelimpungan menalangi biaya proyek, sebab seluruh proyek ditargetkan tuntas tahun ini.
Dikonfirmasi terpisah, Selasa (5/12) kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa membenarkan situasi tersebut. Ngadatnya pembayaran proyek itu karena anggaran BKK belum cair dan belum ditransfer ke APBD Buleleng. Untuk mengatasi kondisi itu, Suyasa menyebut Pemkab Buleleng berupaya akan mengupayakan dana talangan sementara. Namun hal tersebut pun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan cash flow.
“Tergantung cash flow daerah, kalau cukup dibayarin dulu, nanti BKK akan di transfer ke kas daerah 2024. Tetapi, kalau cash flow tidak cukup tunggu transferan dulu. Sesuai komunikasi bulan Februari 2024,” ungkap Suyasa.
Sejauh ini dari sejumlah proyek yang bersumber dari dana BKK, yang sudah ditalangi APBD Buleleng pelunasan pembangunan infrastruktur Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sudah beroperasi saat ini.7k23
Proyek lainnya pembangunan dua kantor kelurahan di Kecamatan Buleleng. Kantor Lurah Liligundi dengan nilai kontrak Rp 338,8 juta dan Kantor Kelurahan Penarukan dengan nilai kontrak Rp 159 juta.
Kedua proyek itu dikerjakan CV Krisna Putra Bali. Hingga saat ini dengan progress pengerjaan 50-70 persen penyedia proyek belum menerima pembayaran proyek 30 persen. Situasi ini membuat pelaksana proyek kelimpungan menalangi biaya proyek, sebab seluruh proyek ditargetkan tuntas tahun ini.
Dikonfirmasi terpisah, Selasa (5/12) kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa membenarkan situasi tersebut. Ngadatnya pembayaran proyek itu karena anggaran BKK belum cair dan belum ditransfer ke APBD Buleleng. Untuk mengatasi kondisi itu, Suyasa menyebut Pemkab Buleleng berupaya akan mengupayakan dana talangan sementara. Namun hal tersebut pun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan cash flow.
“Tergantung cash flow daerah, kalau cukup dibayarin dulu, nanti BKK akan di transfer ke kas daerah 2024. Tetapi, kalau cash flow tidak cukup tunggu transferan dulu. Sesuai komunikasi bulan Februari 2024,” ungkap Suyasa.
Sejauh ini dari sejumlah proyek yang bersumber dari dana BKK, yang sudah ditalangi APBD Buleleng pelunasan pembangunan infrastruktur Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sudah beroperasi saat ini.7k23
Komentar