Hasto: Menteri dari PDIP Tetap Profesional

JAKARTA, NusaBali

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan menteri asal partainya tetap melaksanakan tugas membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan secara profesional.

“Jadi, menteri dari PDI Perjuangan tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya jadi pembantu Presiden RI siapa pun itu,” kata Hasto di sela-sela rapat Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Dia mengatakan menteri asal PDIP tetap bekerja secara profesional, meskipun beberapa

Menteri  mungkin kecewa karena langkah keluarga Jokowi Tidak sesuai dengan arah politik partainya.

“Kami berpolitik secara dewasa, PDIP banyak alami pasang  naik-pasang turun sehingga kami sudah menampilkan tingkat kedewasaan,” ujarnya. 

Sekretaris Tim Pemenangan  Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menyatakan fenomena yang terjadi saat ini seperti ‘ujian naik kelas’ bagi PDIP. 

“Ibaratnya, ujian terhadap  solidaritas partai, ujian terhadap  konsistensi dalam semangat juang khususnya amanat reformasi. Ini semua ujian-ujian bagi  kami, dan kami tanggapi dengan  semangat,” tegas Hasto seperti  dilansir Antara.

Sebelumnya Wakil Ketua Tim  Pemenangan Nasional (TPN)  Ganjar-Mahfud, Ahmad  Basarah mengatakan bahwa Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati  soekarnoputri  tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia. 

“Dalam konteks  masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, Ibu Mega tetap memposisikan Bapak Joko Widodo sebagai  Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara,  kepala pemerintahan, panglima  tertingginya TNI, dan lain lain,”  kata Basarah di Jakarta, Minggu  (12/11).

Dia menegaskan bahwa Megawati selaku Ketua Umum DPP  PDI Perjuangan, secara tegas  melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. 

“Sampai detik ini Ibu Mega  melarang kader-kader PDIP,  siapapun dia, untuk  melakukan tindakan, perkataan,  ucapan-ucapan yang menyerang  kewibawaan Pak Jokowi sebagai  seorang presiden,” ungkapnya seperti dilansir Antara. 

Menurut dia, dengan kondisi  politik saat ini, Presiden ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.

Basarah menyampaikan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden  dan wakil presiden merupakan  wewenang dari partai politik. 

Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan  wakil presiden diusulkan oleh  partai politik atau gabungan  partai politik sebelum pemilu dimulai. 

Oleh karena itu, Basarah menyatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo yang juga  merupakan kader utama di PDI  Perjuangan menginginkan calon presiden dan wakil presiden  di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah  menyampaikan hal tersebut  terlebih dahulu kepada Ketum  PDI Perjuangan. 

“Maka ketika Pak Jokowi  kemudian menginginkan calon  presiden dan wakil presiden  yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu  Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai,” ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara  terkait isu menteri dari partainya  akan ramai-ramai diganti atau  mundur dari kabinet Presiden  Jokowi. Itu dilakukan jika Gibran Rakabuming jadi cawapres  Prabowo. 

Menurut Puan, dia belum  bisa memastikan isu yang berkembang tersebut. Ia lalu menyebut jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden  Jokowi.

“Ya itu isu namanya,” kata  Puan seperti dilansir detikcom,  Sabtu (21/10/2023).

Sebagai informasi, setidaknya ada tujuh menteri di Kabinet  Indonesia Maju yang merupakan kader PDIP yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini,  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan  Perempuan dan  perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati. 

Lalu, Menteri Koperasi dan  UMKM Teten Masduki, Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Azwar Anas, dan Sekretaris  Kabinet Pramono Anung. 7