Pencopotan Baliho Disentil Komisi III

“Pemilu 2024 semakin dekat. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan dan mengingatkan Polri untuk ekstra hati hati, waspada dan penuh perhitungan dalam menentukan langkah dan kebijakan,” ujar Sudirta saat berbicara dalam rapat kerja untuk membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024 tersebut.

Menurut Sudirta, Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitasnya dalam segala kegiatan apapun. Termasuk urusan pemasangan baliho yang sempat heboh.

Kata Sudirta, jangan sampai pemasangan baliho dikait-kaitkan dengan Polri. Kata dia, Polri harus tegas menolak segala hal yang mencoreng citra korps baju coklat. “Kalau dikaitkan dan ada fakta, mudah dijawab. Tapi kalau dikaitkan susah diklarifikasi, ini masalah besar bagi Polri ke depan. Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitasnya. Jadi, netralitas Polri harus dijaga,” imbuh advokat senior ini.

Sudirta menyarankan pula agar Polri menggandeng semua elemen masyarakat. Lantaran mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Mereka juga dapat komunikasi dengan Komisi III DPR RI yang para anggotanya berasal dari seluruh Indonesia.

“Saya tidak bisa membayangkan di tahun politik ini, misalnya masih ada Kapolda yang tidak sudi komunikasi dengan Komisi III. Kalau takut dicap tidak netral, semua elemen masyarakat digandeng sehingga Polri tidak merasa sendirian. Melainkan bersama-sama dengan masyarakat,” jelas politisi asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Karangasem ini.

Sudirta menyarankan Polri melakukan pemetaan terkait pemeliharaan dan keamanan selama tahun politik. Plus melaksanakan pendeteksian terhadap potensi ancaman situasi keamanan masyarakat seperti upaya memecah belah dan memicu konflik demi kepentingan tertentu.

“Kami di daerah sudah merasakan. Kami dari dapil Bali, makanya kami menyuarakan ini karena merasakan langsung. Kami tidak ingin terlalu spesifik, tapi mudah-mudahan ditangkap. Kenapa? Karena tahun 2024 nanti dikhawatirkan ada perselisihan antar kelompok yang bereskalasi pada konflik sosial. Saya pikir Polri harus memiliki strategi khusus dalam mendeteksi dan membaca situasi,” terang Sudirta.

Sudirta juga meminta Polri memperhatikan bidang cyber. Menurut Sudirta, cyber adalah digital yang sering disalahgunakan. Untuk itu, harus cepat diatasi dengan cara menyediakan SDM dan sarana prasarana. “Mungkin juga perlu semacam Satgas agar bisa menangani itu. Dan perlu disegerakan,” tegas Wakil Kepala Sekolah Partai, DPP PDIP ini.k22