Komnas HAM Gelar Konferensi Regional, TPPO Jadi Isu Prioritas
MANGUPURA, NusaBali.com - Dalam upaya mengintensifkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Regional di Kuta, Kabupaten Badung pada 7-8 November 2023.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait meningkatnya praktik perdagangan orang di Indonesia yang semakin mengancam masyarakat, terutama perempuan dan anak. Dalam dua tahun terakhir, terang dia Komnas HAM telah menerima sebanyak 68 aduan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Termasuk kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kekerasan dan pengabaian di berbagai negara, di antaranya Tiongkok, Arab Saudi, Irak, dan Malaysia.
“TPPO ini menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak pelanggaran HAM di dalam kasus-kasus TPPO. Dalam penanganannya, nilai-nilai HAM masih sering terabaikan,” jelas Anis Hidayah dalam konferensi pers di Golden Tulip Jineng Resort Hotel, Kuta, Senin (6/11/2023) sore.
Menanggapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Komnas HAM telah menetapkan isu TPPO sebagai salah satu prioritas lembaga dan membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk memastikan implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO terlaksana secara efektif.
Dalam kerangka komitmen untuk mengatasi permasalahan ini, Komnas HAM juga turut bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan organisasi internasional serta pemerintah, antara lain Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Bali, International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), dan The Asia Foundation (TAF).
“Konferensi ini adalah salah satu bentuk kami untuk mengatakan perang kepada sindikat dan itu tidak boleh sendiri. Karena sindikat ini kuat bahkan melibatkan aparat negara. Sehingga kami Komnas HAM sangat penting mengangkat isu ini dan bergandengan tangan bersama banyak pihak,” tegasnya.
Konferensi regional yang dilaksanakan selama dua hari itu direncanakan akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga HAM, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara ASEAN.
Anis juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas negara dan lintas sektor dalam mengatasi masalah ini, serta perlunya memastikan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban TPPO.
“Ini suatu forum yang tidak hanya sekadar diskusi tetapi merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana strategi perang ke depan harus kita susun. Sebab ini adalah salah satu pelanggaran HAM. Kerja sama dengan multi pihak menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” tutupnya. *ris
Termasuk kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kekerasan dan pengabaian di berbagai negara, di antaranya Tiongkok, Arab Saudi, Irak, dan Malaysia.
“TPPO ini menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak pelanggaran HAM di dalam kasus-kasus TPPO. Dalam penanganannya, nilai-nilai HAM masih sering terabaikan,” jelas Anis Hidayah dalam konferensi pers di Golden Tulip Jineng Resort Hotel, Kuta, Senin (6/11/2023) sore.
Menanggapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Komnas HAM telah menetapkan isu TPPO sebagai salah satu prioritas lembaga dan membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk memastikan implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO terlaksana secara efektif.
Dalam kerangka komitmen untuk mengatasi permasalahan ini, Komnas HAM juga turut bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan organisasi internasional serta pemerintah, antara lain Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Bali, International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), dan The Asia Foundation (TAF).
“Konferensi ini adalah salah satu bentuk kami untuk mengatakan perang kepada sindikat dan itu tidak boleh sendiri. Karena sindikat ini kuat bahkan melibatkan aparat negara. Sehingga kami Komnas HAM sangat penting mengangkat isu ini dan bergandengan tangan bersama banyak pihak,” tegasnya.
Konferensi regional yang dilaksanakan selama dua hari itu direncanakan akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga HAM, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara ASEAN.
Anis juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas negara dan lintas sektor dalam mengatasi masalah ini, serta perlunya memastikan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban TPPO.
“Ini suatu forum yang tidak hanya sekadar diskusi tetapi merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana strategi perang ke depan harus kita susun. Sebab ini adalah salah satu pelanggaran HAM. Kerja sama dengan multi pihak menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” tutupnya. *ris
Komentar