DPRD Provinsi ‘Mandul’ di 2015

“Hanya saja, itu memang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang baru dipari-purnakan secara internal, belum diketok palu (menjadi Perda),” ujar politisi PDIP asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan yang akrab dipanggul Gung De ini saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat (1/1).

IGP Budiarta menegaskan, Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang merupakan Inisiatif Dewan nantinya akan disahkan pada masa persidangan pertama DPRD Bali tahun 2016. “Pada MP I (masa pertsidangan pertama) nanti akan disahkan Perda Inisiatif kita. Jadi, bukan nihil. Karena ada satu dan lain hal maka pengesahannya akan dilaksanakan awal 2016,” ujar mantan Ketua Badan Kehormatan (BH) DPRD Bali 2009-2014 ini.

Dikonfirmasi terpisah, Jumat kemarin, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, juga menyatakan hal senada. Menurut Sugawa Korry, meskipun tidak diketok palu di tahun 2015, DPRD Bali tetap menghasilkan satu Perda Inisiatif Dewan, yakni Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

”Itu pun, Ranperda tersebut memang saya dorong sejak lama. Astungkara akhirnya bisa diparipurnakan secara internal, 29 Desember 2015 kemarin. Hanya saja, untuk pengesahannya (menjadi Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal) baru akan dilaksanakan masa persidangan pertama tahun 2016,” tegas politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang sudah dua kali periode duduk di DPRD Bali sejak 2009-2014 ini.

Ditanya alasan kenapa tidak ada pengesahan satu produk legislasi Inisiatif Dewan selama 14 bulan kinerja DPRD Bali 2014-2019, menurut Sugawa Korry, ini terjadi kemungkinan karena masih dalam konsolidasi. “Kan ini masa jabatan baru setahun. Mungkin ini masa konsolidasi, karena ada juga teman-teman yang baru bertugas di DPRD Provinsi Bali,” kilah Sugawa Korry yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng. 7 nat