Tol Gilimanuk-Mengwi Dipastikan Lanjut
Ganti Rugi Lahan Ditangani Langsung Pemerintah Pusat
Tersendatnya pembangunan jalan tol sejak groundbreaking September tahun 2022 lalu, akibat perubahan susunan investor dalam konsorsium yang mengerjakan proyek
MANGUPURA, NusaBali
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tidak dibatalkan. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan dikerjakan kembali pada pertengahan tahun 2024.
Pertemuan membahas kelanjutan mega proyek sepanjang 96,84 kilometer ini dilaksanakan di Wisma Bima 2 Kementerian PUPR, Kuta, Badung, Rabu (11/10). Dalam kesempatan tersebut hadir Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono, perwakilan Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali, Forum Perbekel yang wilayahnya dilewati trase (lintasan) jalan tol. Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.
Triono Junoasmono menegaskan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan dilanjutkan. Tersendatnya pembangunan jalan tol sejak groundbreaking September tahun 2022 lalu, akibat perubahan susunan investor dalam konsorsium yang mengerjakan proyek.
Saat ini pihaknya tengah bersiap melakukan lelang ulang kepada para calon investor yang potensial mengerjakan proyek strategis nasional. Proses lelang rencananya akan dilangsungkan pada November tahun ini atau paling lambat pada akhir tahun ini. "Ditargetkan mudah-mudahan paling lambat di akhir tahun ini. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan di November untuk pelelangan yang baru," ujar Triono ditemui usai melakukan pertemuan tertutup dengan para pihak. Dengan begitu diharapkan pada pertengahan tahun depan para investor yang akan mengerjakan proyek jalan tol telah dipastikan dan dapat memulai pembangunan.
Lebih lanjut dijelaskan, terdapat perubahan skema pembiayaan pembebasan lahan yang sebelumnya akan dilakukan oleh investor atau badan usaha, kini pembiayaan akan langsung ditangani Pemerintah Pusat melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Proses pembebasan lahan ini diharapkan sudah bisa dilakukan pada awal tahun depan, sambil berjalannya proses penetapan investor baru. "Karena ini menjadi program pemerintah (Proyek Strategis Nasional/PSN) nanti pengadaan lahan akan dibiayai oleh pemerintah. Kita rencanakan bisa kita laksanakan setelah disetujui dari Kementerian Keuangan," terang Triono. Adapun jumlah anggaran yang diajukan masih dihitung, namun berkisar pada angka Rp 7-8 triliun. Menurutnya sejumlah calon investor sudah menunjukkan ketertarikan terhadap proyek jalan tol yang melintasi tiga kabupaten di Pulau Dewata ini.
Sejauh ini proses pembebasan lahan baru mencapai sekitar 4 persen dengan nilai sekitar Rp 121 miliar. Lahan yang dibebaskan tersebut merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali termasuk lokasi groundbreaking jalan tol di Desa/Kecamatan Pekutatan, Jembrana. "Kendala lebih kepada sumber dana. Karena kemarin sumbernya dari badan usaha atau investor," jelas Triono.
Sementara itu Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster yang sedari awal menggagas pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (Tol Jagat Kerthi Bali) mengatakan kehadirannya sebagai tanggung jawab moral untuk tetap mengawal keberlangsungan mega proyek ini.
Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk ikut dalam pertemuan kali ini. "Saya punya tanggung jawab moral, karena yang merintis ini saya waktu mulai menjabat sebagai gubernur. Begitu ada wacana pembangunan jalan tol saya respons dan saya mengusulkan kepada Menteri PUPR dan beliau menyetujui sehingga bisa diprogramkan oleh Pak Menteri PUPR," sebutnya.
Menurutnya, proyek pembangunan jalan tol sudah berjalan cukup jauh. Mulai dari penetapan lokasi, pengukuran lahan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah dilakukan sesuai dengan trasenya, kemudian rencana berikutnya adalah appraisal (penentuan nilai tanah). "Sesuai rencana November sudah mulai lelang. Harapannya pertengahan tahun depan sudah selesai. Karena ini bukan lelang biasa seperti pengadaan gedung tapi ini lelang investasi pembangunan jalan tol membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang terpenting adalah pembangunan jalan tol ini berlanjut dengan trase yang sama," ujarnya.
Ia yakin dengan lebih banyak keterlibatan pemerintah dalam proyek ini, pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali dapat segera rampung. "Karena pemerintah sekarang jadi pemrakarsa maka yang bertanggung jawab pengadaan lahan adalah pemerintah. Sehingga lebih terjamin," jelasnya. Menanggapi pertemuan ini digelar atas aspirasi Forum Perbekel yang wilayahnya dilewati trase jalan tol, Koster menyampaikan melalui pertemuan ini para perbekel yang hadir telah mendengar langsung penjelasan dari pihak Kemen PUPR. Menurutnya Forum Perbekel menyambut baik perkembangan proyek jalan tol dan mendukung sepenuhnya proses yang masih berlangsung.
"Perbekel sudah sangat memahami," sebutnya. Bahkan, Koster berinisiatif akan melakukan pertemuan lanjutan dengan seluruh perbekel yang wilayahnya di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung, dilalui trase Jalan Tol Jagat Kerthi Bali. "Saya akan kumpulkan di Gedung Mario Tabanan untuk menyampaikan semua kepala desa (perbekel) yang wilayahnya dilintasi jalan tol. Kira-kira bisa di awal November ketika tahapannya sudah lebih maju dari Kementerian PUPR, sehingga informasi lebih maju signifikan dan lebih bermakna," tandasnya.
Sementara Koordinator Perbekel Terdampak Jalan Tol wilayah Kabupaten Jembrana, Gusti Putu Ediana dihubungi terpisah mengatakan dari pertemuan, Rabu kemarin intinya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dipastikan tetap berjalan.
"Tadi sudah ada penjelasan mengenai timeline (alur waktu) pengusahaan dan pengadaan lahan. Itu yang nanti kami gunakan pegangan untuk penjelasan ke masyarakat," ujar Ediana. Menurut Ediana, saat ini banyak masyarakat yang terkena jalur tol merasa digantung karena belum mendapat kejelasan ganti rugi terkait mega proyek tersebut. Terlebih masyarakat yang lahannya terkena jalur tol diminta mendiamkan sertifikat tanah mereka. Termasuk dilarang melakukan jual-beli ataupun dipakai jaminan kredit.
"Tetapi sekarang kita sudah ada pegangan. Dari pertemuan tadi juga disampaikan bahwa pengadaan tanah yang dulunya dari swasta, sekarang diambil alih langsung dari pemerintah pusat," ujar Ediana yang Perbekel Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini. Perbekel Sembung, Kecamatan Mengwi, Badung, I Ketut Sukerta mengaku bisa bernapas lega karena akhirnya mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan proyek tol tersebut. Sebelumnya sempat tak ada kejelasan, dirinya pun bingung menjelaskan kepada masyarakat, terlebih lagi pemilik lahan yang terdampak merasa galau ketika ingin memulai masa tanam.
Sukerta mengatakan, keresahan masyarakat terjawab ketika Forum Perbekel Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi bertemu dengan Kementerian PUPR di Kuta, Rabu kemarin. Sukerta menuturkan, inisiatif menanyakan kejelasan Tol Gilimanuk Mengwi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini untuk memberikan jawaban kepada masyarakat yang mengeluh merasa waswas. Sebab masyarakat yang lahannya terdampak tidak ingin merugi. Mereka khawatir ketika sudah memasuki masa tanam, namun di pertengahan jalan ternyata proyeknya berjalan. Terlebih saat ini sudah mulai memasuki masa panen padi di wilayah Desa Sembung.
“Sebagai perbekel kami kadang-kadang sulit untuk menjawab keluhan masyarakat karena informasinya simpang siur. Jadi mereka yang lahannya terdampak sampai saat ini masih melakukan aktivitas seperti biasa di lahannya. Namun mereka merasa waswas, siapa tahu sudah menanam padi, di pertengahan jalan ternyata proyek mulai berjalan. Kan rugi petaninya,” jelasnya dikonfirmasi via telepon.
Diakui, di Desa Sembung sampai saat ini sudah sampai tahap penlok dan termasuk pemasangan patok. Hampir 90 persen yang dilalui merupakan lawan sawah dan ada bangunan yang akan berdampak. Dikatakan, Badung terdampak sekitar 10 hektare dari proyek tol ini. Dengan ada kejelasan informasi dari PUPR, pihaknya pun berharap masyarakat tidak was-was lagi. 7 cr78, ode, ind
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tidak dibatalkan. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan dikerjakan kembali pada pertengahan tahun 2024.
Pertemuan membahas kelanjutan mega proyek sepanjang 96,84 kilometer ini dilaksanakan di Wisma Bima 2 Kementerian PUPR, Kuta, Badung, Rabu (11/10). Dalam kesempatan tersebut hadir Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono, perwakilan Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali, Forum Perbekel yang wilayahnya dilewati trase (lintasan) jalan tol. Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.
Triono Junoasmono menegaskan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan dilanjutkan. Tersendatnya pembangunan jalan tol sejak groundbreaking September tahun 2022 lalu, akibat perubahan susunan investor dalam konsorsium yang mengerjakan proyek.
Saat ini pihaknya tengah bersiap melakukan lelang ulang kepada para calon investor yang potensial mengerjakan proyek strategis nasional. Proses lelang rencananya akan dilangsungkan pada November tahun ini atau paling lambat pada akhir tahun ini. "Ditargetkan mudah-mudahan paling lambat di akhir tahun ini. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan di November untuk pelelangan yang baru," ujar Triono ditemui usai melakukan pertemuan tertutup dengan para pihak. Dengan begitu diharapkan pada pertengahan tahun depan para investor yang akan mengerjakan proyek jalan tol telah dipastikan dan dapat memulai pembangunan.
Lebih lanjut dijelaskan, terdapat perubahan skema pembiayaan pembebasan lahan yang sebelumnya akan dilakukan oleh investor atau badan usaha, kini pembiayaan akan langsung ditangani Pemerintah Pusat melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Proses pembebasan lahan ini diharapkan sudah bisa dilakukan pada awal tahun depan, sambil berjalannya proses penetapan investor baru. "Karena ini menjadi program pemerintah (Proyek Strategis Nasional/PSN) nanti pengadaan lahan akan dibiayai oleh pemerintah. Kita rencanakan bisa kita laksanakan setelah disetujui dari Kementerian Keuangan," terang Triono. Adapun jumlah anggaran yang diajukan masih dihitung, namun berkisar pada angka Rp 7-8 triliun. Menurutnya sejumlah calon investor sudah menunjukkan ketertarikan terhadap proyek jalan tol yang melintasi tiga kabupaten di Pulau Dewata ini.
Sejauh ini proses pembebasan lahan baru mencapai sekitar 4 persen dengan nilai sekitar Rp 121 miliar. Lahan yang dibebaskan tersebut merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi Bali termasuk lokasi groundbreaking jalan tol di Desa/Kecamatan Pekutatan, Jembrana. "Kendala lebih kepada sumber dana. Karena kemarin sumbernya dari badan usaha atau investor," jelas Triono.
Sementara itu Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster yang sedari awal menggagas pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (Tol Jagat Kerthi Bali) mengatakan kehadirannya sebagai tanggung jawab moral untuk tetap mengawal keberlangsungan mega proyek ini.
Ia pun mengaku telah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk ikut dalam pertemuan kali ini. "Saya punya tanggung jawab moral, karena yang merintis ini saya waktu mulai menjabat sebagai gubernur. Begitu ada wacana pembangunan jalan tol saya respons dan saya mengusulkan kepada Menteri PUPR dan beliau menyetujui sehingga bisa diprogramkan oleh Pak Menteri PUPR," sebutnya.
Menurutnya, proyek pembangunan jalan tol sudah berjalan cukup jauh. Mulai dari penetapan lokasi, pengukuran lahan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah dilakukan sesuai dengan trasenya, kemudian rencana berikutnya adalah appraisal (penentuan nilai tanah). "Sesuai rencana November sudah mulai lelang. Harapannya pertengahan tahun depan sudah selesai. Karena ini bukan lelang biasa seperti pengadaan gedung tapi ini lelang investasi pembangunan jalan tol membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang terpenting adalah pembangunan jalan tol ini berlanjut dengan trase yang sama," ujarnya.
Ia yakin dengan lebih banyak keterlibatan pemerintah dalam proyek ini, pembangunan jalan tol Jagat Kerthi Bali dapat segera rampung. "Karena pemerintah sekarang jadi pemrakarsa maka yang bertanggung jawab pengadaan lahan adalah pemerintah. Sehingga lebih terjamin," jelasnya. Menanggapi pertemuan ini digelar atas aspirasi Forum Perbekel yang wilayahnya dilewati trase jalan tol, Koster menyampaikan melalui pertemuan ini para perbekel yang hadir telah mendengar langsung penjelasan dari pihak Kemen PUPR. Menurutnya Forum Perbekel menyambut baik perkembangan proyek jalan tol dan mendukung sepenuhnya proses yang masih berlangsung.
"Perbekel sudah sangat memahami," sebutnya. Bahkan, Koster berinisiatif akan melakukan pertemuan lanjutan dengan seluruh perbekel yang wilayahnya di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung, dilalui trase Jalan Tol Jagat Kerthi Bali. "Saya akan kumpulkan di Gedung Mario Tabanan untuk menyampaikan semua kepala desa (perbekel) yang wilayahnya dilintasi jalan tol. Kira-kira bisa di awal November ketika tahapannya sudah lebih maju dari Kementerian PUPR, sehingga informasi lebih maju signifikan dan lebih bermakna," tandasnya.
Sementara Koordinator Perbekel Terdampak Jalan Tol wilayah Kabupaten Jembrana, Gusti Putu Ediana dihubungi terpisah mengatakan dari pertemuan, Rabu kemarin intinya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dipastikan tetap berjalan.
"Tadi sudah ada penjelasan mengenai timeline (alur waktu) pengusahaan dan pengadaan lahan. Itu yang nanti kami gunakan pegangan untuk penjelasan ke masyarakat," ujar Ediana. Menurut Ediana, saat ini banyak masyarakat yang terkena jalur tol merasa digantung karena belum mendapat kejelasan ganti rugi terkait mega proyek tersebut. Terlebih masyarakat yang lahannya terkena jalur tol diminta mendiamkan sertifikat tanah mereka. Termasuk dilarang melakukan jual-beli ataupun dipakai jaminan kredit.
"Tetapi sekarang kita sudah ada pegangan. Dari pertemuan tadi juga disampaikan bahwa pengadaan tanah yang dulunya dari swasta, sekarang diambil alih langsung dari pemerintah pusat," ujar Ediana yang Perbekel Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini. Perbekel Sembung, Kecamatan Mengwi, Badung, I Ketut Sukerta mengaku bisa bernapas lega karena akhirnya mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan proyek tol tersebut. Sebelumnya sempat tak ada kejelasan, dirinya pun bingung menjelaskan kepada masyarakat, terlebih lagi pemilik lahan yang terdampak merasa galau ketika ingin memulai masa tanam.
Sukerta mengatakan, keresahan masyarakat terjawab ketika Forum Perbekel Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi bertemu dengan Kementerian PUPR di Kuta, Rabu kemarin. Sukerta menuturkan, inisiatif menanyakan kejelasan Tol Gilimanuk Mengwi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini untuk memberikan jawaban kepada masyarakat yang mengeluh merasa waswas. Sebab masyarakat yang lahannya terdampak tidak ingin merugi. Mereka khawatir ketika sudah memasuki masa tanam, namun di pertengahan jalan ternyata proyeknya berjalan. Terlebih saat ini sudah mulai memasuki masa panen padi di wilayah Desa Sembung.
“Sebagai perbekel kami kadang-kadang sulit untuk menjawab keluhan masyarakat karena informasinya simpang siur. Jadi mereka yang lahannya terdampak sampai saat ini masih melakukan aktivitas seperti biasa di lahannya. Namun mereka merasa waswas, siapa tahu sudah menanam padi, di pertengahan jalan ternyata proyek mulai berjalan. Kan rugi petaninya,” jelasnya dikonfirmasi via telepon.
Diakui, di Desa Sembung sampai saat ini sudah sampai tahap penlok dan termasuk pemasangan patok. Hampir 90 persen yang dilalui merupakan lawan sawah dan ada bangunan yang akan berdampak. Dikatakan, Badung terdampak sekitar 10 hektare dari proyek tol ini. Dengan ada kejelasan informasi dari PUPR, pihaknya pun berharap masyarakat tidak was-was lagi. 7 cr78, ode, ind
Komentar