Pemkot Naikkan Gaji Guru Kontrak
Dari Rp 1,8 Juta Menjadi Rp 2,7 Juta
Sebanyak 571 orang guru akan menerima kenaikan gaji pada realisasi APBD Perubahan Tahun 2023.
DENPASAR, NusaBali
Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, Pemkot Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar memastikan akan menaikkan gaji guru kontrak sebesar Rp 900 ribu. Peningkatan pendapatan dari semula Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,7 juta per bulan ini akan direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023.
Hal tersebut diungkapkan Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama saat dihubungi, Rabu (27/9). Dari data Disdikpora Kota Denpasar, sebanyak 571 orang guru akan menerima kenaikan gaji pada realisasi APBD Perubahan Tahun 2023. Dimana, jumlah tersebut terdiri atas Guru PAUD sebanyak 12 orang, Guru SD sebanyak 455 orang dan Guru SMP sebanyak 104 orang.
"Sesuai dengan komitmen pimpinan bahwa guru kontrak merupakan prioritas untuk peningkatan pendapatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan guru di Kota Denpasar," ujar Gung Wiratama.
Dikatakan Wiratama, pihaknya tidak memungkiri bahwa hingga saat ini Kota Denpasar masih kekurangan guru, baik di tingkat PAUD, SD dan SMP. Namun demikian, pengangkatan guru kontrak dibawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denapsar terkendala moratorium dari Pemerintah Pusat.
"Untuk saat ini sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat, kita tidak diijinkan mengangkat pegawai kontrak, salah satunya mengangkat guru kontrak itu sendiri," ungkapnya.
Meski demikian, terdapat dua opsi lain yang dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan guru ini. Yakni mengangkat guru menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan batasan maksimal 20 persen yang dapat digunakan. Sedangkan opsi kedua mengangkat guru dengan dana komite atas persetujuan rapat komite.
"Atas moratorium ini agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, maka kepala sekolah dapat mengangkat guru dengan pembayaran menggunakan dana BOS maksimal 20 persen, dan Ketua Komite juga dapat mengangkat guru atas persetujuan orang tua murid, itulah opsi yang bisa dijalankan," ujarnya.
Wiratama menegaskan, jika masih ditemukan orang tua murid yang berkeberatan atas pengangkatan guru oleh komite sekolah, itu merupakan ranah komite. Namun demikian, Disdikpora Kota Denpasar akan memprioritaskan pengangkatan guru, baik dari jalur PPPK maupun Tenaga Kontrak Non ASN jika sudah diijinkan oleh Pemerintah Pusat.
"Kalau di SDN 8 Kesiman kita sudah dalami, itu atas kesepakatan orang tua siswa mengangkat guru, dan di sana sudah disepakati, guru yang diangkat komite akan bertugas sampai guru dari Disdikpora baik PNS, PPPK atau Guru Tenaga Kontrak sudah ditugaskan secara resmi," ujar Wiratama.
Ketua Komite SD N 8 Kesiman, I Nyoman Gede Alit saat dikonfirmasi menjelaskan, berdasarkan hasil rapat komite dan perwakilan paguyuban kelas 1 sampai kelas 6 yang dilaksanakan pada tanggal 2 September lalu. Dimana, telah disepakati untuk mencari guru honor untuk mengajar bahasa Bali sebagai upaya meningkatkan prestasi bahasa Bali.
"Awalnya diputuskan sumbangan Rp 5.000. Tetapi setelah dihitung oleh salah satu orang tua murid kelas 1, ternyata tidak mencukupi, akhirnya disetujui sumbangan Rp 10.000 untuk membayar honor guru bahasa Bali tersebut," ujarnya.7 mis
Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, Pemkot Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar memastikan akan menaikkan gaji guru kontrak sebesar Rp 900 ribu. Peningkatan pendapatan dari semula Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,7 juta per bulan ini akan direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023.
Hal tersebut diungkapkan Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama saat dihubungi, Rabu (27/9). Dari data Disdikpora Kota Denpasar, sebanyak 571 orang guru akan menerima kenaikan gaji pada realisasi APBD Perubahan Tahun 2023. Dimana, jumlah tersebut terdiri atas Guru PAUD sebanyak 12 orang, Guru SD sebanyak 455 orang dan Guru SMP sebanyak 104 orang.
"Sesuai dengan komitmen pimpinan bahwa guru kontrak merupakan prioritas untuk peningkatan pendapatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan guru di Kota Denpasar," ujar Gung Wiratama.
Dikatakan Wiratama, pihaknya tidak memungkiri bahwa hingga saat ini Kota Denpasar masih kekurangan guru, baik di tingkat PAUD, SD dan SMP. Namun demikian, pengangkatan guru kontrak dibawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denapsar terkendala moratorium dari Pemerintah Pusat.
"Untuk saat ini sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat, kita tidak diijinkan mengangkat pegawai kontrak, salah satunya mengangkat guru kontrak itu sendiri," ungkapnya.
Meski demikian, terdapat dua opsi lain yang dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan guru ini. Yakni mengangkat guru menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan batasan maksimal 20 persen yang dapat digunakan. Sedangkan opsi kedua mengangkat guru dengan dana komite atas persetujuan rapat komite.
"Atas moratorium ini agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, maka kepala sekolah dapat mengangkat guru dengan pembayaran menggunakan dana BOS maksimal 20 persen, dan Ketua Komite juga dapat mengangkat guru atas persetujuan orang tua murid, itulah opsi yang bisa dijalankan," ujarnya.
Wiratama menegaskan, jika masih ditemukan orang tua murid yang berkeberatan atas pengangkatan guru oleh komite sekolah, itu merupakan ranah komite. Namun demikian, Disdikpora Kota Denpasar akan memprioritaskan pengangkatan guru, baik dari jalur PPPK maupun Tenaga Kontrak Non ASN jika sudah diijinkan oleh Pemerintah Pusat.
"Kalau di SDN 8 Kesiman kita sudah dalami, itu atas kesepakatan orang tua siswa mengangkat guru, dan di sana sudah disepakati, guru yang diangkat komite akan bertugas sampai guru dari Disdikpora baik PNS, PPPK atau Guru Tenaga Kontrak sudah ditugaskan secara resmi," ujar Wiratama.
Ketua Komite SD N 8 Kesiman, I Nyoman Gede Alit saat dikonfirmasi menjelaskan, berdasarkan hasil rapat komite dan perwakilan paguyuban kelas 1 sampai kelas 6 yang dilaksanakan pada tanggal 2 September lalu. Dimana, telah disepakati untuk mencari guru honor untuk mengajar bahasa Bali sebagai upaya meningkatkan prestasi bahasa Bali.
"Awalnya diputuskan sumbangan Rp 5.000. Tetapi setelah dihitung oleh salah satu orang tua murid kelas 1, ternyata tidak mencukupi, akhirnya disetujui sumbangan Rp 10.000 untuk membayar honor guru bahasa Bali tersebut," ujarnya.7 mis
Komentar