Kikis Kemiskinan di Buleleng, Fraksi Hanura Dorong Bansos dan Tunjangan Kesehatan

SINGARAJA, NusaBali.com – Perhatian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng wajib dilakukan oleh pemerintah setempat, karena tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi Hanura di DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Arta Wijaya,  dalam Sidang Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Kabupaten Buleleng, Senin (24/7/2023).

Angka kemiskinan yang dipatok di Buleleng sebesar 4,85 persen, pada kenyatannya melesat hingga  6,21 persen. “Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng meningkat dibanding tahun sebelumnya,” kata Gede Arta Wijaya.

Untuk angka kemiskinan ini, Gede Arta Wijaya  menyatakan permaklumannya mengingat kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 belum sepenuhnya normal. Namun diperlukan lagkah-langkah kongkret untuk mereduksi angka kemiskinan tersebut.

“Pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan perhatian kepada masyarakat terkategori miskin tersebut melalui bantuan dana sosial,” pinta Gede Arta Wijaya.

Bukan itu saja, kelompok masyarakat yang masih ngos-ngosan pasca pandemi ini dimintanya juga mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. 

Soal pengentasan dan perlakuan istimewa bagi masyarakat miskin ini dipandang perlu lantaran tinggi rendahnya tingkat kemiskinan bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

“Tunjangan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin agar dipermudah untuk tujuan meringankan beban masyarakat tersebut,” ujarnya. 

Kemiskinan ini juga tak lepas dari tingkat pengangguran terbuka di Buleleng yang mencapai 5,20 persen. Padahal, kata Gede Arta Wijaya, orang yang memiliki kualifikasi cukup, namun tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan ini ditargetkan sebesar 1,9 persen.

“Atas kondisi tersebut perlu dilakukan analisis potensi dan peluang investasi yang berdampak positif pada terciptanya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Buleleng,” sarannya.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, catatan kritis soal ekonomi makro juga disampaikan oleh Gede Arta Wijaya.  

Pertumbuhan ekonomi yang dipasang pada angka 3,79 persen, ternyata hanya tercapai 3,11 persen atau sekitar 82,06 persen dari target.

“Pencapaiannya lebih rendah dari target, untuk itu perlu upaya yang lebih cermat dalam mengkaji laju pertumbuhan ekonomi dengan memprediksi sumber daya investasi ataupun melihat dan memanfaatkan potensi serta peluang dan dinamika ekonomi regional dan global,” kata Gede Arta Wijaya. 

Melesatnya angka inflasi pada tahun 2022 sebesar 4,63 persen juga jadi sorotan, karena melesetnya cukup jauh dari target 1 persen saja.  Sementara angka inflasi pada 2021 mencapai 2,39 persen.

Tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng ini diakui masih lebih rendah dibandingkan inflasi di Provinsi Bali sebesar 6,44 persen dan nasional 5,51 persen.

“Namun inflasi di Kabupaten Buleleng tetap harus dikendalikan diturunkan melalui program atau kegiatan yang mampu meningkatkan produksi dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan pertanian, diversifikasi pangan serta juga pengendalian distribusi bahan pokok pangan agar terjaga kestabilan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Buleleng,” tegasnya.