BKSAP DPR RI: AIPA 2023 Akan Bahas 35 Draf Resolusi

"Itu ada 35 draf resolusi yang akan kita bahas," kata Supadma Rudana dalam diskusi bertema “Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Politisi Demokrat ini membeberkan bahwa draf resolusi pertama yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan politik, termasuk isu Myanmar yang disebutnya sangat penting. 

"Bagaimana implementasi daripada 'Five-Point Consensus' tentu di dalamnya mereka menyelesaikan dengan damai, harus ada dialog yang komprehensif," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Draf resolusi selanjutnya, kata dia, adalah terkait bidang ekonomi yang salah satu poinnya menyangkut digital ekonomi. "Jadi bagaimana agar terjadinya transfer teknologi, bagaimana teknologi membantu 'sustainable growth', dan bagaimana kita berharap anak-anak muda dilibatkan dalam pembangunan ekonomi," jelas Anggota Komisi VI membidangi perdagangan dan investasi ini.

Dia mengatakan banyak draf resolusi bidang sosial yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44, salah satunya adalah tercapainya ASEAN yang bebas narkoba pada tahun 2025. Supadma Rudana menjelaskan sejumlah bahasan lain yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan transisi energi, ekonomi hijau, pengurangan limbah plastik, hingga kesetaraan gender.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI siap menjadi tuan rumah Sidang Umum Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-parlementary Assembly (AIPA) Tahun 2023 dengan baik demi memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia. 

“Dengan kepercayaan ini, negara-negara di ASEAN bahkan di berbagai penjuru dunia akan semakin memperhitungkan Indonesia sebagai negara potensial dan dapat diandalkan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Ini menjadi credit point bagi bangsa Indonesia untuk dipercaya di tingkat global,” kata Puan Maharani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/7).

AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema "Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN" atau "Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera".

Sidang tersebut akan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas anggota parlemen 10 negara ASEAN, termasuk Indonesia, 20 negara "observer", dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. ant