Antisipasi Tinggi Silpa, Dewan Minta OPD Cermat Susun Anggaran

Program yang disusun secara cermat dipastikan akan dapat terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada anggaran yang mubazir.

Seperti yang disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Denpasar, I Ketut Budiarta, Kamis (6/7) jumlah Silpa secara berturut-turut terlihat cukup tinggi. Misalnya saja, pada tahun anggaran 2021 jumlah Silpa mencapai Rp 378,3 miliar. Kemudian meningkat lagi pada APBD 2022 yang mencapai Rp 448,9 miliar. Jumlah ini cukup besar yang semestinya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak.

"Dalam setiap tahun pelaksanaan APBD, selalu terjadi Silpa yang tinggi. Karena itu, kami minta OPD dalam menyusun rencana lebih cermat. Selain itu, perlu keberanian untuk mengeksekusi program yang sudah dibuat, sehingga tidak banyak lagi menjadi Silpa," ujar Budiarta.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Fraksi Nasdem-PSI, Ameliana Sri Wahjuni. Politisi PSI ini mengatakan, OPD harus lebih cermat dan meningkatkan akurasi program sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya prihatin dengan tingginya Silpa yang terjadi selama ini.

Padahal di sisi lain, kondisi yang memerlukan pembiayaan masih sangat banyak. "Terutama untuk infrastruktur yang perlu lebih banyak perbaikan. Belum lagi sejumlah fasilitas publik yang juga perlu mendapat perhatian untuk bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat, warga kota," ujarnya.

Demikian pula kondisi jalan yang masih banyak perlu dana untuk perbaikan. Bila saja program yang dirancang lebih cermat, dipastikan dana Silpa tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, perbaikan sejumlah fasilitas publik tetap bisa berjalan.

Sebelumnya, dalam rekomendasi dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2022 yang dibacakan anggota Badan Anggaran DPRD, Ketut Suteja Kumara dalam sidang paripurna intern beberapa waktu lalu mengatakan, menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2022, dewan telah menugaskan badan anggaran untuk melakukan pembahasan.

Setelah melakukan pembahasan, akhirnya keluarlah rancangan rekomendasi dewan yang akan disampaikan kepada walikota. Dokumen tersebut juga berisikan saran dan masukan serta koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Suteja Kumara menyebutkan setidaknya ada enam poin catatan yang akan disampaikan kepada walikota. Di antaranya terkait dengan realisasi anggaran agar lebih dimaksimalkan. Masing-masing OPD diminta untuk lebih cermat dalam merancang program serta alokasi anggaran agar tidak terkesan mubazir. "Karena masih banyak pembangunan infrastruktur yang juga memerlukan dana," imbuhnya.

Seperti diketahui, realisasi APBD tahun 2022 lalu, Pemkot Denpasar berhasil mendapatkan pendapatan sebesar Rp 2,1 triliun lebih atau mampu melampaui target yang sebesar Rp 1,9 triliun. Demikian pula belanja daerah terealisasi sebesar 85,96 persen dari jumlah belanja Rp 2,3 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah terealisasi sesuai target, yakni Rp 367 miliar. 7 mis