Komisi I dan II Sidak Pembangunan Hotel dan Villa di Tibubeneng

Sidak bertujuan untuk monitoring administrasi perizinan dan infrastruktur pembangunan sebagai tindaklanjut laporan masyarakat yang diterima Pimpinan DPRD Kabupaten Badung.

Sidak dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi I DPRD Badung I Made Ponda Wirawan serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Badung. Turut serta dalam sidak kemarin, di antaranya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung, Dinas PUPR Kabupaten Badung, Camat Kuta Utara dan Kepala Desa Tibubeneng.

Dari hasil pemeriksaan dokumen, secara umum sudah mengikuti semua regulasi yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Walau begitu, Lanang Umbara menekankan beberapa hal terkait dengan pengolahan limbah dan yang lainnya. Begitu pula diperiksa arsitektur bangunan agar mengikuti arahan dari pemerintahan Kabupaten Badung. Lantaran bangunan tersebut berada di daerah Bali, yang tentunya harus bercirikan adat dan budaya Bali.

Politisi PDIP asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini juga sempat menyampaikan sistem perekrutan tenaga kerja lokal yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan potensi yang ada di masyarakat Kabupaten Badung. “Seperti yang sering kami sampaikan, jangan sampai masyarakat itu menjadi penonton di rumahnya sendiri atau lebih ekstremnya lagi seperti tikus yang mati di lumbung beras,” tegasnya.

Sementara itu, I Made Ponda Wirawan juga menyinggung terkait masalah perizinan. Namun, lanjutnya, secara umum izin yang dimiliki sudah lengkap dan sudah diproses semuanya sesuai dengan regulasi yang ada. “Intinya, legalitas lengkap tidak ada masalah, tinggal proses percepatan saja, termasuk tata ruangnya. Mereka sudah mengikuti aturan, tapi kita meniinergikan OPD terkait dengan regulasi yang mereka bawa selama ini untuk konfirmasi dengan pihak investor,” kata politisi PDIP asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal ini.

Salah satu Pemilik Grup The LUC Anton Hilman didampingi Tim Legal Ni Wayan Asri Jayanti, mengaku sudah melengkapi perizinan termasuk bangunan berarsitektur Bali. Mengingat, arsitektur Bali sebagai warisan budaya Bali yang harus dijaga secara bersama-sama, sehingga sudah sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku. Meski ada beberapa dokumen yang kurang, namun pihaknya segera berproses.

“Salah satu yang kurang, sekarang lagi proses untuk PBG Hotel. Kemarin kita ada di tahap konsultasi di gambarnya. Ada beberapa aturan yang kita sesuaikan. Jadi, masih perubahan di sana di Dinas PUPR Badung,” sebutnya. 7 ind