Temukan Bekas Material dan Sejumlah Kerusakan

Pada peninjauan proyek yang tuntas dilakukan penataan tahap kedua pada 22 September 2022 lalu, Walikota Jaya Negara mendapati penataan kurang bersih, kurang rapi, dan sejumlah kerusakan pada bagian lantai.

Walikota Jaya Negara mendapati di beberapa titik masih terdapat sisa puing-puing bekas material pembangunan yang belum dibersihkan. Bahkan lokasi titik itu juga belum dirapikan dan beberapa batu andesit yang sudah lepas, serta beberapa signboard penunjuk arah yang rusak atau pecah.

Padahal penataan kawasan tahap kedua yang menelan anggaran Rp 24 miliar tersebut sudah dinyatakan selesai 4 bulan lalu.

Walikota Jaya Negara mengatakan, pasca selesainya penataan Pantai Sanur tahap kedua, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian pengerjaan dan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan. Apalagi, kawasan Pantai Sanur sebagai daya tarik objek wisata Kota Denpasar. Pasca penataan selesai, Pantai Sanur mendapatkan perhatian khusus pihaknya terutama terkait kerapian dan kebersihan.

“Setelah proyek selesai, kami evaluasi lagi ternyata masih banyak kami temukan bekas material proyek yang belum dibersihkan dan dirapikan. Termasuk lantai yang menggunakan batu andesit ini juga rusak,” ujar Walikota Jaya Negara.

Walikota Jaya Negara mengatakan, dengan temuan tersebut dia memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan rekanan untuk segera memperbaiki beberapa kerusakan yang telah ditemukan. Apalagi, saat ini masih dalam masa pemeliharaan sehingga ini bisa segera diperbaiki dan dirapikan.

“Beberapa kerusakan agar segera diperbaiki dan sisa material agar segera dibersihkan. Sehingga penataan kawasan Pantai Sanur memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun bagi wisatawan yang sedang berlibur,” tandas Walikota Jaya Negara.

Kadis PUPR Denpasar Anak Agung Ngurah Bagus Airawata mengaku akan segera menindaklanjuti instruksi Walikota Jaya Negara. Dia sudah berkoordinasi dengan BWS (Balai Wilayah Sungai) Bali–Penida maupun dengan rekanan yang mengerjakan untuk segera diperbaiki.

Pengerjaan tahap pertama ini menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR melalui BWS Bali–Penida, dan tahap kedua menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar. “Saat ini masih dalam masa pemeliharaan sampai Oktober 2023,” kata Airawata. *mis