PHRI Bangli Siap Kolaborasi dengan Pemerintah
Perhimpungan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pengurus Cabang (BPC) Bangli siap berkolaborasi dengan Pemkab Bangli untuk kemajuan dunia kepariwisataan setempat.
BANGLI, NusaBali
Salah satunya menghindari terjadi gap informasi atau ketimpangan informasi, antara pemkab selaku regulator dengan pengusaha dalam hal ini PHRI.
Ketua PHRI Bangli periode 2017-2022 I Ketut Mardjana, menyampaikan hal itu di sela-sela pengukuhan kepengurusan PHRI BPC Bangli di Toya Devasya Toyangbungkah, Batur, Kintamani, Minggu (16/4) petang.
Menurut Mardjana, salah satu persoalan kepariwisataan di Bangli adalah terjadi ketimpangan atau gap informasi antara pemkab dengan asosiasi pengusaha, dalam hal ini PHRI. Mardjana tidak spesifik menyebut contoh-contoh ketimpangan tersebut. Namun dia katakan cukup banyak regulasi yang belum nge-match antara regulasi yang ada dengan persoalan di lapangan. Contohnya soal infrastruktur jalan di kawasan wisata Kintamani, yang masih banyak rusak dan sempit.
“Bagaimana jalan rusak dan sempit, terus dalam kondisi seperti itu pengunjung selfie, akibatnya macet,” ujarnya. Inilah salah satu persoalan dalam mengelola kepariwisataan di Bangli.
Karena itu, kata Mardjana, salah satu agenda PHRI BPC Bangli dalam lima ke tahun ke depan, menginventaris persoalan-persoalan, potensi, dan apa yang diprioritaskan (dibuat) sesuai dengan kemampuan pemda selaku regulator. Sebab yang paling tahu persoalan di lapangan, apa itu selera wisatawan/pengunjung adalah pengusaha. “Nanti kita akan sampaikan, diskusikan dengan pemkab, sehingga nyambung antara regulasi dengan persoalan di lapangan,” tegas Mardjana.
Pengukuhan Pengurus PHRI BPC Bangli periode 2017-2012 dilakukan Ketua PHRI BPD Bangli Tjokorda Gde Oka Artha Ardhana Sukawati. PHRI Bangli 2017-2022 diketuai I Ketut Mardjana, didampingi I Ketut Wijaya sebagai Sekretaris. Selain kalangan pengurus, pengusaha hotel dan restoran, acara tersebut dihadiri Bupati Bangli I Made Gianyar, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Dane Jero Gede Batur Alitan, dan yang lainnya. Mardjana terpilih sebagai Ketua PHRI Bangli dalam Rakercab PHRI pada 19 Maret 2017 di Kintamani. * k17
Ketua PHRI Bangli periode 2017-2022 I Ketut Mardjana, menyampaikan hal itu di sela-sela pengukuhan kepengurusan PHRI BPC Bangli di Toya Devasya Toyangbungkah, Batur, Kintamani, Minggu (16/4) petang.
Menurut Mardjana, salah satu persoalan kepariwisataan di Bangli adalah terjadi ketimpangan atau gap informasi antara pemkab dengan asosiasi pengusaha, dalam hal ini PHRI. Mardjana tidak spesifik menyebut contoh-contoh ketimpangan tersebut. Namun dia katakan cukup banyak regulasi yang belum nge-match antara regulasi yang ada dengan persoalan di lapangan. Contohnya soal infrastruktur jalan di kawasan wisata Kintamani, yang masih banyak rusak dan sempit.
“Bagaimana jalan rusak dan sempit, terus dalam kondisi seperti itu pengunjung selfie, akibatnya macet,” ujarnya. Inilah salah satu persoalan dalam mengelola kepariwisataan di Bangli.
Karena itu, kata Mardjana, salah satu agenda PHRI BPC Bangli dalam lima ke tahun ke depan, menginventaris persoalan-persoalan, potensi, dan apa yang diprioritaskan (dibuat) sesuai dengan kemampuan pemda selaku regulator. Sebab yang paling tahu persoalan di lapangan, apa itu selera wisatawan/pengunjung adalah pengusaha. “Nanti kita akan sampaikan, diskusikan dengan pemkab, sehingga nyambung antara regulasi dengan persoalan di lapangan,” tegas Mardjana.
Pengukuhan Pengurus PHRI BPC Bangli periode 2017-2012 dilakukan Ketua PHRI BPD Bangli Tjokorda Gde Oka Artha Ardhana Sukawati. PHRI Bangli 2017-2022 diketuai I Ketut Mardjana, didampingi I Ketut Wijaya sebagai Sekretaris. Selain kalangan pengurus, pengusaha hotel dan restoran, acara tersebut dihadiri Bupati Bangli I Made Gianyar, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Dane Jero Gede Batur Alitan, dan yang lainnya. Mardjana terpilih sebagai Ketua PHRI Bangli dalam Rakercab PHRI pada 19 Maret 2017 di Kintamani. * k17
Komentar