Sidak ke Bakuda, Komisi III Lihat Pegawai Kerja Penuh Sesak
Komisi III DPRD Tabanan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, Rabu (10/3).
TABANAN, NusaBali
Tujuannya untuk menggenjot Bakuda meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat sidak, anggota Komisi III yang dipimpin I Wayan Lara ini mendapati karyawan bekerja kurang nyaman akibat ruangan sempit dan penuh sesak.
Lara bersama 7 anggotanya memulai melihat suasana kerja di Bagian Aset, ruangan ini ditempati 35 pegawai sehingga mereka bekerja kurang nyaman. Saat pantau ruangan Bidang Akuntansi, anggota Komisi III mendapati ruangan itu bocor, sehingga saat turun hujan mengganggu karyawan bekerja. Melihat kondisi kerja yang tak nyaman, Lara mengajak Kepala Badan Keuangan Daerah, Made Sukada, bersama-sama memikirkan solusi agar tercipta suasana kerja yang nyaman. “Ruangan kerja sempit, ada kebocoran pula jelas mengganggu karyawan bekerja,” tandas Lara, politisi PDIP asal Kerambitan ini.
Lara mengatakan, tujuan utama sidak ke Badan Keuangan Daerah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Sebab menurut anggota Komisi III DPRD Tabanan, PAD Tabanan tidak bisa meningkat akibat banyaknya kebocoran. Komisi III mengaku akan membantu Badan Keuangan Daerah untuk bisa meningkatkan PAD dengan turun ke lapangan menggali potensi-potensi pendapatan yang baru. “Kami tekankan genjot pendapatan di bidang pariwisata,” tandas Lara yang baru dikukuhkan sebagai Ketua Komisi III menggantikan Nyoman ‘Komet’ Arnawa yang dipromosikan menjabat Ketua Fraksi PDIP ini.
Di bidang pariwisata, Lara menilai pendapatan dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) Bedugul di Desa Batunya, Kecamatan Kerambitan belum maksimal. Sehingga DTW Bedugul perlu ditata ulang. Diharapkan dengan sinergitas Komisi III DPRD Tabanan dengan Badan Keuangan Daerah, PAD Tabanan setiap tahunnya bisa ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan, I Made Sukada mengatakan, terkait ruangan yang penuh sesak akibat ada gabungan dari Bagian Perlengkapan dan Bagian keuangan sehingga jumlah total pegawai berjumlah 302 orang. Terdiri dari 216 PNS, 86 pegawai kontrak, dan 2 tenaga harian. “Jumlah ruangan memang terbatas. Kebocoran segera kami perbaiki,” tandas Sukada.
Mengenai PAD tahun 2017 yang ditarget Rp 327.462.528.850, Badan Keuangan akan mencoba mencapai target tersebut dengan menjalin kerjasama dengan UGM (Universitas Gajah Mada). Kerjasamanya berupa penentuan nilai indikasi tanah, sehingga punya patokan tanah dalam peningkatan pajak BPHTB.
Badan Keuangan Daerah juga akan melakukan pemutakhiran data untuk kepastian objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Termasuk turun ke lapangan melakukan penagihan piutang yang tertunggak mencapai sekitar 1 milliar lebih. “Program-program inilah yang akan kami jalankan. Kami baru fokus bekerja pada pertengahan Februari, sebab sebelumnya masih fokus penataan berkas personalia pasca perombakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” terang Sukada.
Sukada juga mengungkapkan pada bulan Januari dan Februari 2017, pajak parkir selalu tidak memenuhi target setiap bulannya. Penyebabnya, Tabanan hanya memiliki dua lahan parkir swasta yang diwajibkan pajak yakni Hardys dan KFC. Sehingga realisasi pajak parkir pada dua bulan itu hanya mencapai Rp 1.464.000 dari target Rp 7.029.866. Sukada juga menyebut pajak BPHTB tidak memenuhi target Rp 4.578.380.777. Dua bulan ini baru terealisasi Rp 1.364.625.250. Penyebabnya pajak BPHTB untuk bulan Januari belum ada yang bayar sehingga baru ada yang membayar di bulan Februari. * k21
Tujuannya untuk menggenjot Bakuda meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Saat sidak, anggota Komisi III yang dipimpin I Wayan Lara ini mendapati karyawan bekerja kurang nyaman akibat ruangan sempit dan penuh sesak.
Lara bersama 7 anggotanya memulai melihat suasana kerja di Bagian Aset, ruangan ini ditempati 35 pegawai sehingga mereka bekerja kurang nyaman. Saat pantau ruangan Bidang Akuntansi, anggota Komisi III mendapati ruangan itu bocor, sehingga saat turun hujan mengganggu karyawan bekerja. Melihat kondisi kerja yang tak nyaman, Lara mengajak Kepala Badan Keuangan Daerah, Made Sukada, bersama-sama memikirkan solusi agar tercipta suasana kerja yang nyaman. “Ruangan kerja sempit, ada kebocoran pula jelas mengganggu karyawan bekerja,” tandas Lara, politisi PDIP asal Kerambitan ini.
Lara mengatakan, tujuan utama sidak ke Badan Keuangan Daerah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Sebab menurut anggota Komisi III DPRD Tabanan, PAD Tabanan tidak bisa meningkat akibat banyaknya kebocoran. Komisi III mengaku akan membantu Badan Keuangan Daerah untuk bisa meningkatkan PAD dengan turun ke lapangan menggali potensi-potensi pendapatan yang baru. “Kami tekankan genjot pendapatan di bidang pariwisata,” tandas Lara yang baru dikukuhkan sebagai Ketua Komisi III menggantikan Nyoman ‘Komet’ Arnawa yang dipromosikan menjabat Ketua Fraksi PDIP ini.
Di bidang pariwisata, Lara menilai pendapatan dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) Bedugul di Desa Batunya, Kecamatan Kerambitan belum maksimal. Sehingga DTW Bedugul perlu ditata ulang. Diharapkan dengan sinergitas Komisi III DPRD Tabanan dengan Badan Keuangan Daerah, PAD Tabanan setiap tahunnya bisa ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan, I Made Sukada mengatakan, terkait ruangan yang penuh sesak akibat ada gabungan dari Bagian Perlengkapan dan Bagian keuangan sehingga jumlah total pegawai berjumlah 302 orang. Terdiri dari 216 PNS, 86 pegawai kontrak, dan 2 tenaga harian. “Jumlah ruangan memang terbatas. Kebocoran segera kami perbaiki,” tandas Sukada.
Mengenai PAD tahun 2017 yang ditarget Rp 327.462.528.850, Badan Keuangan akan mencoba mencapai target tersebut dengan menjalin kerjasama dengan UGM (Universitas Gajah Mada). Kerjasamanya berupa penentuan nilai indikasi tanah, sehingga punya patokan tanah dalam peningkatan pajak BPHTB.
Badan Keuangan Daerah juga akan melakukan pemutakhiran data untuk kepastian objek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Termasuk turun ke lapangan melakukan penagihan piutang yang tertunggak mencapai sekitar 1 milliar lebih. “Program-program inilah yang akan kami jalankan. Kami baru fokus bekerja pada pertengahan Februari, sebab sebelumnya masih fokus penataan berkas personalia pasca perombakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” terang Sukada.
Sukada juga mengungkapkan pada bulan Januari dan Februari 2017, pajak parkir selalu tidak memenuhi target setiap bulannya. Penyebabnya, Tabanan hanya memiliki dua lahan parkir swasta yang diwajibkan pajak yakni Hardys dan KFC. Sehingga realisasi pajak parkir pada dua bulan itu hanya mencapai Rp 1.464.000 dari target Rp 7.029.866. Sukada juga menyebut pajak BPHTB tidak memenuhi target Rp 4.578.380.777. Dua bulan ini baru terealisasi Rp 1.364.625.250. Penyebabnya pajak BPHTB untuk bulan Januari belum ada yang bayar sehingga baru ada yang membayar di bulan Februari. * k21
Komentar