November, Kredit Perbankan Tumbuh 4,82%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, penyaluran kredit perbankan pada November 2021 tumbuh sebesar 4,82 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 4,17 persen sejak awal tahun ini (year to date/ytd).

Realisasi pertumbuhan itu lebih pesat dibanding dengan realisasi bulan sebelumnya, Oktober, yakni sebesar 3,24 persen secara yoy dan 3,21 persen.

"(Pertumbuhan kredit) didorong peningkatan pada kredit UMKM dan ritel," ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam keterangannya, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (30/12).

Lebih lanjut Ia menyebutkan, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan, terutama pada sektor pengolahan dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp 24,9 triliun dan Rp 9,1 triliun.

Di tengah kenaikan fungsi intermediasi itu, profil risiko perbankan hingga November juga masih terjaga, terefleksikan dari rasio kredit macet atau non performing loang (NPL) net yang mengalami penurunan, menjadi 0,98 persen, dan NPL gross berada di posisi 3,19 persen.

Selain itu, restrukturisasi kredit Covid-19 juga terus mengalami penurunan. Tercatat hingga November kemarin restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp 693,6 triliun, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar Rp 714 triliun.

Dari sisi pendanaan, laju pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih berlanjut, di mana pada November lalu mencatatkan kenaikan sebesar 10,48 persen secara yoy atau 9,98 persen secara ytd.

Likuiditas perbankan Likuiditas industri perbankan pada November 2021 juga masih berada pada level yang memadai, tercermin dari rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK masing-masing sebesar 154,90 persen dan 34,24 persen.

"Di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen," ujar Anto. CAR perbankan Adapun dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal industri perbankan mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,62 persen atau jauh di atas threshold.

"OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional," ucap Anto.*