Dewan Dorong Pemerataan Pegawai
Meningkatkan kinerja pegawai, DPRD Bangli mendesak eksekutif memberlakukan tunjangan kinerja (turkin).
BANGLI, NusaBali
Komisi I DPRD Bangli rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan SDM Bangli membahas ketimpangan jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Bangli, Senin (20/11). Salah satunya kekurangan pegawai administrasi di puskesmas dan kekurangan guru di sekolah.
Ketua Komisi I DRPD Bangli, I Made Bawa menyebut penempatan pegawai di Bangli kurang merata. “Beberapa sekolah khususnya yang ada di balik bukit masih banyak kekurangan guru, begitu pula tenaga di puskesmas,” ungkapnya. Bawa juga menyoroti ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tenaganya membeludak. Sehingga ia menegaskan harus ada penataan dan pemerataan pegawai.
Selain membahas pemerataan pegawai, Dewan setuju dan mendorong penerapan tukin (tunjangan kinerja) untuk meningakatkan kinerja pegawai. “Pola tukin akan mampu merangsang ASN berlomba-lomba mengambil pekerjaan karena dapat poin. Dari poin yang terkumpul lalu dihitung besaran tunjangan yang diterima,” terangnya. Sementara anggota Komisi I, Wayan Wedana menambahkan, penerapan tukin harus didukung dengan sarana IT dan ada analisis beban kerja di masing-masing OPD. “Kami mendorong agar perencanaan dibuat secara matang sehingga realisasinya optimal,” imbuhnya.
Sementara Kepala BKD Bangli, Ni Putu Koesalareni menyampaikan, di awal tahun 2017 telah melakukan upaya pemerataan dengan melakukan penempatan secara merata 3.000 pegawai. “Kami akan tindaklajuti kekurangan tenaga di puskemas. Pemerataan jumlah pegawai akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada lagi penumpukan pegawai di satu instansi,” janjinya. Mengenai tukin, BKD hanya sebatas menyiapkan data pegawai sementara tukin leading sektornya Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD). *e
Komisi I DPRD Bangli rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan SDM Bangli membahas ketimpangan jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Bangli, Senin (20/11). Salah satunya kekurangan pegawai administrasi di puskesmas dan kekurangan guru di sekolah.
Ketua Komisi I DRPD Bangli, I Made Bawa menyebut penempatan pegawai di Bangli kurang merata. “Beberapa sekolah khususnya yang ada di balik bukit masih banyak kekurangan guru, begitu pula tenaga di puskesmas,” ungkapnya. Bawa juga menyoroti ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tenaganya membeludak. Sehingga ia menegaskan harus ada penataan dan pemerataan pegawai.
Selain membahas pemerataan pegawai, Dewan setuju dan mendorong penerapan tukin (tunjangan kinerja) untuk meningakatkan kinerja pegawai. “Pola tukin akan mampu merangsang ASN berlomba-lomba mengambil pekerjaan karena dapat poin. Dari poin yang terkumpul lalu dihitung besaran tunjangan yang diterima,” terangnya. Sementara anggota Komisi I, Wayan Wedana menambahkan, penerapan tukin harus didukung dengan sarana IT dan ada analisis beban kerja di masing-masing OPD. “Kami mendorong agar perencanaan dibuat secara matang sehingga realisasinya optimal,” imbuhnya.
Sementara Kepala BKD Bangli, Ni Putu Koesalareni menyampaikan, di awal tahun 2017 telah melakukan upaya pemerataan dengan melakukan penempatan secara merata 3.000 pegawai. “Kami akan tindaklajuti kekurangan tenaga di puskemas. Pemerataan jumlah pegawai akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak ada lagi penumpukan pegawai di satu instansi,” janjinya. Mengenai tukin, BKD hanya sebatas menyiapkan data pegawai sementara tukin leading sektornya Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD). *e
Komentar