Fraksi Golkar Apresiasi Pemprov

DENPASAR, NusaBali

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan Fraksi Golkar yang mengusulkan peningkatan bantuan desa pakraman akan mengawal proses tersebut. 

“Fraksi Partai Golkar DPRD Bali akan mengawal proses tersebut dan apresiasi dengan langkah Gubernur Made Mangku Pastika yang akan meningkatkan jumlah bantuan dari Rp 200 juta menjadi Rp 300 juta per tahun,” kata kader senior yang juga Sekretaris DPD I Golkar Bali, ini di Denpasar, Minggu (23/7).

Sugawa Korry mengatakan respons positif eksekutif adalah atas pandangan dan saran Fraksi Golkar untuk lebih memperhatikan desa pakraman, melalui peningkatan bantuan dari Rp 200 juta menjadi Rp 300 juta dalam anggaran tahun 2018. “Kami apresiasi komitmen eksekutif yang memperhatikan aspirasi Fraksi Golkar supaya bantuan untuk desa pakraman ditingkatkan, " imbuhnya.

Paling tidak, menurut Sugawa Korry, peningkatan bantuan kepada desa pakraman ini bisa dipasang pada APBD Induk 2018 sebesar Rp 50 juta dan sisanya sebesar Rp 50 juta. “Peningkatan anggaran ini bisa bertahap dalam dua kali anggaran,” kata politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.

Sugawa Korry mengatakan usulan peningkatan bantuan kepada desa pakraman oleh Fraksi Golkar karena desa adat adalah jantung pertahanan adat, budaya, dan agama Hindu di Bali. Karena itu dukungan anggaran untuk desa pakraman agar terus ditingkatkan dan memadai. “Respons Gubernur dan Wagub menunjukkan kepedulian yang sama dengan kami di Fraksi Golkar. Melalui tambahan anggaran ini, pemberdayaan desa pakraman sebagai lembaga adat yang mengayomi adat, budaya, agama lebih efektif,” ucap mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Selain bantuan kepada desa pakraman, pemberdayaan lembaga ekonomi pendukung seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), subak sawah, subak abian, dan warga bendega di seluruh Bali juga harus dipertimbangkan. “Termasuk juga nanti harus didukung peningkatan bagi lembaga adat di bawah desa pakraman seperti subak dan LPD,” tegasnya.

Sementara Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Berata saat dikonfirmasi menyatakan, soal peningkatan bantuan kepada desa pakraman kini adalah kewenangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali. Karena dana desa pakraman akan melalui BKK yang leading-nya di BPMPD. “BPMPD yang menangani kalau soal peningkatannya. Kami juga sempat mendengar akan ada kenaikan bantuan ke desa pakraman,” ujar Dewa Berata.

Kepala BPMPD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana secara terpisah mengatakan rencana kenaikan bantuan kepada desa pakraman sepenuhnya ada pada keputusan dari pimpinan dalam hal ini Wagub I Ketut Sudikerta. “Kami hanya melaksanakan kebijakan. Pak Wagub yang tahu persis. Kalau nanti sudah dipastikan dipasang di APBD, maka kami hanya sosialisasikan. Tanya Pak Wagub saja, supaya kami tidak salah,” tutur Lihadnyana.

Sedangkan Wagub Sudikerta belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada mailbox. *nat