Perkimta Tunggu Konsultasi LKPP

Komisi X DPR RI apresiasi kebijakan pungut bea masuk turis asing Rp 150.000 per kepala yang dicanangkan Gubernur Koster

Komisi II DPRD Badung yang antara lain membidangi masalah pembangunan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat kerja internal, membahas ambruknya rangka baja pada bagian atap gedung Balai Budaya Graha Mangu Mandala di kawasan Puspem Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi.

Komisi II DPRD Klungkung menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk membahas pasar, di gedung DPRD Klungkung, Senin (10/12) pagi.

“Sepertinya Pemkab Buleleng terlalu lunak hingga tidak berani memblack list kontraktornya”. (Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa).

Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan beberapa OPD Pemkab Badung, Senin (22/10) di gedung dewan setempat.

Pihak yang bertanggungjawab atas tunggakan itu tetap pada kepemilikan pertama atau yang mempunyai surat kepemilikan.

Komisi II DPRD Klungkung mengecek proyek biogas di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung.

Komisi II DPRD Klungkung memperjuangkan agar keberangkatan (trip) Kapal Roro (roll on-roll off) Nusa Jaya Abadi milik Pemkab Klungkung, bisa dikembalikan menjadi dua trip dalam sehari.

Bola panas pembangunan gedung Posyandu di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, kini bergulir di Gedung DPRD Buleleng.

Seusai Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, guide yang beroperasi tanpa izin diancam pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Klungkung mendatangi Komisi II DPRD Klungkung, Senin (9/4).

Aktivitas pembangunan tembok penahan ombak pinggiran pantai kawasan Seminyak, Kecamatan Kuta, jadi perhatian DPRD Badung.

DPRD Kabupaten Badung berharap seluruh proyek infrastruktur di Badung berjalan sesuai harapan.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek fisik, Kamis (7/12) kemarin.

Komisi II DPRD Bali (yang membidangi pariwisata dan pajak) kumpul-kan kalangan pelaku pariwisata untuk membahas bencana Gunung Agung dan dampaknya terhadap pariwisata, Selasa (28/11).

Kalangan anggota DPRD Buleleng mempermasalahkan keputusan Bupati Buleleng melarang penerimaan tenaga kontrak.

Ternyata, setelah sampel dari aspal itu dicek ke Bandung dinilai kualitasnya kurang bagus.

Kelemahan masyarakat yang beranggapan, ‘terima saja gaji minim, ketimbang tidak bekerja’, menjadi tugas pemerintah untuk membenahi.

Sepanjang sistem manual masih terus digunakan dan tidak ada terobosan dengan electronic voting dan rekap, maka biayanya akan terus besar