Tag: DPRD Buleleng

Gara-gara DAU berkurang, Draf RAPBD Perubahan yang diajukan ke lembaga DPRD Buleleng akhir Agustus 2017 belum juga rampung hingga saat ini.

Rumah jabatan (Rumjab) Ketua DPRD Buleleng di Jalan Ngurah Rai Singaraja, dikabarkan bakal ditarik pemerintah.

Pasca dilantik Gubernur Bali sebagai Bupati-Wakil Bupati Buleleng 2017-2022 (periode kedua), pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (Paket PASS) untuk kali pertama akan sampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Buleleng, Selasa (29/8) ini.

Bupati Buleleng terpilih tidak langsung sampaikan sambutan perdana usai dilantik Gubernur.

Ketua DPD Perindo Buleleng, Dewi Vhanyta Rossa, 29, lompat pagar ke Partai Hanura, dengan membawa gerbongnya.

Sidang paripurna DPRD Buleleng, Rabu (9/8) pagi di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja, suguhkan pemandangan berbeda.

Pemkab Buleleng akhirnya merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang tera ulang, setelah seluruh fraksi di DPRD Buleleng memberi persetujuan. 

Aset itu ditemukan di Jalan Bisma Singaraja, dan di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Singaraja.

Nyoman Sudarma tak terima pemberhentian yang membuatnya tidak terima gaji selama 5 tahun 5 bulan. Dan merasa pemberhentian tersebut membuat namanya cemar.

Alokasi dana bidang pertanian di Buleleng kini naik mencapai 86 persen atau menjadi sebesar Rp 23,8 miliar.

Pembangunan pondok wisata milik perusahaan swasta di Desa Munduk, Kecamatan Banjar dicurigai menyimpang dari izin yang ada.

Seluruh kendaraan dinas pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Buleleng akan ditarik, menyusul Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Buleleng disahkan.

Jumlah tenaga kerja (naker) lokal dan asing di PLTU Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, masih belum sebanding.

Melalui Ketua Fraksi diingatkan bahwa anggota dewan harus hadir pada kegiatan rapat formal seperti sidang paripurna ataupun rapat dengar pendapat.

Pengadaan buku perundang-undangan pada 2016 lalu dihargai Rp 13,5 juta. Sekarang, bandrolnya melesat menjadi Rp 1,47 miliar.

Saat perpanjangan pajak di Kantor Samsat, ternyata tahun kendaraan itu dianggap tidak layak jalan.

Ini peringatan bagi petugas pajak. Jangan nakal-nakal ya, kena OTT (operasi tangkap tangan) nanti jangan nangis.

Penerapan zonasi dalam PPDB tahun ajaran 2017/2018 meresahkan wali murid karena kecemasan tidak diterima di sekolah negeri.

Lembaga DPRD Buleleng masih bimbang menerbitkan rekomendasi terkait dengan rencana PD Pasar menambah modal kerja sekitar Rp 2 miliar.